Surabaya 5 April 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Gelombang penolakan terhadap pelaksanaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate 2026 di Jawa Timur terus meningkat. Sebanyak 13 perguruan karate bersama sejumlah FORKI kabupaten/kota menyatakan tidak berpartisipasi dan mendorong agar Musyawarah Provinsi (Musprov) segera dilaksanakan sesuai Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar FORKI.
Juru bicara 13 perguruan, Suyanto Kasdi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mematuhi arahan organisasi tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pelaksanaan Musprov sebagaimana tertuang dalam SK PB FORKI.
Menurut Suyanto, masa kepengurusan FORKI Jawa Timur periode sebelumnya telah berakhir pada 27 Maret 2026 dan hanya mendapat perpanjangan terbatas hingga 27 Juni 2026. Perpanjangan tersebut, lanjutnya, diperuntukkan khusus untuk mempersiapkan Musprov, bukan untuk menyelenggarakan agenda lain.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam surat resmi PB FORKI tertanggal 20 Februari 2026, yang ditandatangani Ketua Umum Hadi Tjahjono, ditegaskan agar FORKI Jawa Timur segera menyiapkan pelaksanaan Musprov, termasuk pembentukan panitia pelaksana serta tim penjaringan calon ketua umum.
Berdasarkan hal tersebut, 13 perguruan dari total 22 perguruan di Jawa Timur bersama sejumlah FORKI daerah sepakat untuk tidak mengikuti Kejurda dan mendesak agar Pengprov FORKI Jawa Timur segera melaksanakan Musprov sesuai ketentuan organisasi.
Selain atlet, sejumlah wasit dan juri juga menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan Kejurda. Sikap ini disebut sebagai upaya menjaga integritas dan marwah organisasi.
Terkait hal ini, pihak perguruan juga telah melakukan koordinasi dengan KONI Jawa Timur. Hasil komunikasi tersebut menunjukkan adanya kesepahaman bahwa pelaksanaan Musprov perlu diprioritaskan sesuai dengan ketentuan dalam SK PB FORKI.( her)