Surabaya 27 Januari 2025 | Draft Rakyat Newsroom- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Blegur Prijanggono berharap agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim untuk dapat mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maka itu pihaknya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.
Menurutnya, BUMD seharusnya berfokus pada pencarian profit sebagai sumber PAD, dan kerugian yang dialami harus segera dievaluasi. “Akad di BUMD ini mencari profit untuk menambah PAD. Jika akadnya merugi, maka perlu evaluasi,” tegas Blegur dikonfirmasi, Senin (27/01/2025).
Blegur yang juga politisi asal fraksi Golkar Jawa Timur ini, menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah-langkah drastis perlu dipertimbangkan jika kerugian yang dialami BUMD sangat besar, termasuk kemungkinan penutupan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh masalah manajemen, perbaikan sistem dan pergantian manajer menjadi solusi yang lebih tepat.
Blegur juga menyoroti, kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya semangat mencari profit bagi manajemen PDAB untuk memutar modal dari Pemprov Jatim dan menghasilkan PAD. “Kalau ada tambahan anggaran, progresnya harus bagus dulu,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa masalah manajemen merupakan prioritas utama. “Jika masalahnya ada pada manajemen, maka soal modal menjadi tidak signifikan,” tambahnya.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Surabaya ini mengungkapkan, bahwa banyak fraksi di DPRD yang menyoroti kinerja BUMD yang belum optimal.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan kajian ulang terhadap BUMD yang kinerjanya kurang maksimal. “Komisi C akan mengundang BUMD yang kinerjanya kurang optimal, memberikan catatan, dan referensi. Saat ini kita sudah kehilangan pendapatan daerah, jadi perlu mencari solusi dari sisi lain,” tegasnya.
Blegur juga mengingatkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejalan dengan penekanan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya efisiensi dan optimalisasi BUMD.
“BUMD yang kinerjanya kurang optimal harus diefisienkan agar biaya operasional dapat lebih dipermudah dan dimaksimalkan,” pungkasnya. (Pca)