Surabaya 18 Nopember 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, yang menegaskan kembali perlunya perhatian serius pemerintah kota terhadap ketiadaan shelter khusus HIV. Ia menyebut, meski angka penyebaran HIV di Surabaya terus meningkat, bahkan mulai banyak ditemukan pada usia remaja. Hingga kini Pemkot belum memiliki fasilitas aman untuk penanganan dan pendampingan para penyintas HIV.
Imam mengungkapkan, kondisi ini kian memprihatinkan setelah lembaga-lembaga pendamping HIV di Surabaya mengalami kesulitan pendanaan sejak bantuan internasional dihentikan. “Setahun yang lalu kami sudah mengingatkan. Tapi sampai hari ini belum ada shelter yang disiapkan,” ujarnya.
Situasi tersebut berdampak langsung pada penanganan para tersangka dalam razia terbaru pesta LGBT beberapa waktu yang lalu. Imam menerima laporan bahwa beberapa di antaranya dinyatakan positif HIV, namun ditempatkan dalam satu sel bersama tahanan lain. Ia menilai ini sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pemisahan tahanan sekaligus ancaman kesehatan yang nyata.
“Ini bukan hanya soal proses hukum. Jangan sampai mereka mendapat ‘vonis ganda’, hukuman dan risiko penyakit. Ini taruhannya nyawa,” tegasnya.
Imam menilai langkah paling rasional adalah menangguhkan penahanan para tersangka sampai ada tempat aman yang memadai. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan kejahatan berisiko tinggi yang membuat tersangka berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Kembali ke keluarga dulu. Proses hukum tetap jalan, tapi keselamatan juga harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penularan HIV di ruang tahanan bukan hanya mengancam satu kelompok tertentu, tetapi juga tahanan lain dengan kasus berbeda yang berbagi ruang yang sama. “Ini bukan soal moralitas. Ini kesehatan publik. Jika tertular, dampaknya permanen.”
Menurutnya, sebagai kota besar dengan kemampuan fiskal kuat, Surabaya seharusnya mampu bergerak lebih cepat. Ia mendesak Pemkot segera menyediakan shelter HIV sekaligus memperbaiki tata kelola penanganan tahanan yang memiliki penyakit menular.
“Jangan ditunda lagi. Shelter ini kebutuhan mendesak. Ini soal melindungi hak hidup orang,” pungkas Imam.(her)