Surabaya 1 Desember 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Indonesia kembali berduka, kini bencana banjir dan longsor menimpa sebagian daerah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang telah menelan ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur parah, hingga ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal kini menjadi sorotan berbagai pihak nasional maupun internasional.
Menanggapi krisis yang sedang berlangsung, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Hijrah Saputra ST MSc buka suara. Menurutnya, bencana ini merupakan bagian dari sistem cuaca regional Asia Tenggara yang ekstrem dan berkorelasi dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya banjir serupa di Malaysia.
“Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia. Faktor yang memperparah di Sumatera adalah kondisi lingkungan seperti lereng gundul, pemukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” ungkapnya.
Isu Penebangan Hutan
Selain bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi saat ini, Hijrah juga menyoroti isu penebangan kayu di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan penting dalam menyimpan cadangan air tanah dan menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.
“Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penabangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.
Langkah Mitigasi
Dalam penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah seperti evakuasi dengan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu peningkatan antisipasi jangka panjang.
“Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa
terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ungkapnya.
Hijrah menambahkan perlunya langkah konkrit yang bisa dibagi tiga tahap. Pertama, jangka pendek memfokuskan 72 jam SAR, suplai logistik, dan layanan kesehatan. Langkah kedua jangka menengah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Ketiga, jangka panjang dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, integrasi mitigasi ke RPJMD. “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.(far)