Surabaya 20 Desember 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Sebanyak 385 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima Keputusan Bupati tentang perpanjangan perjanjian kinerja formasi tahun 2021. Kegiatan digelar Jumat (19/12/2025) di Pendopo Malowopati. Dari jumlah tersebut, 361 orang merupakan PPPK guru dan 24 orang PPPK tenaga kesehatan.
Penyerahan SK ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) perpanjangan yang diterima para PPPK bukan sekadar administrasi, melainkan amanah dan tanggung jawab yang luar biasa. Bupati meminta seluruh PPPK untuk bekerja dengan niat tulus dan ikhlas, mengabdi dengan hati, tidak cengeng, serta tetap bersahaja dalam menjalankan tugas. Perpanjangan perjanjian kerja melalui evaluasi kinerja yang menilai kontribusi serta tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Saya minta Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala BKPP benar-benar objektif dalam melakukan penilaian,” tegas Bupati Setyo Wahono.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa meskipun masa perjanjian PPPK berlangsung lima tahun, evaluasi kinerja tetap dilakukan secara berkala, minimal setiap satu tahun. Bahkan dapat dilakukan setiap bulan. Ia mengingatkan agar tidak ada PPPK yang kinerjanya menurun setelah diangkat, serta menekankan pentingnya bekerja maksimal sesuai tupoksi.
“Terus tingkatkan kerja yang profesional, kembangkan kemampuan dan kapasitas diri, tingkatkan literasi, jaga integritas, dan manfaatkan media sosial untuk membagikan aktivitas kinerja yang positif,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa angka kemiskinan berhasil ditekan turun sebesar 0,20 persen, angka stunting menurun dari 14,2 persen menjadi 12 persen, serta Bojonegoro meraih berbagai penghargaan, termasuk dari Dana Insentif Fiskal (DIF).
Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Pada sektor pertanian, produktivitas padi juga menunjukkan peningkatan signifikan, di mana posisi Bojonegoro kini berada di urutan kedua setelah Lamongan dan mengungguli Kabupaten Ngawi.
Untuk tahun 2026, Wakil Bupati menekankan sejumlah target strategis daerah, di antaranya memastikan seluruh anak usia sekolah di Bojonegoro mengenyam pendidikan, mengingat masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah. Selain itu, Bojonegoro juga ditargetkan bebas TBC sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN dan PPPK untuk aktif mendukung program pembangunan daerah, termasuk memberikan respons dan komentar positif terhadap program pemerintah daerah di media sosial. “Tugas kita adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat, apapun tantangan fiskal yang dihadapi daerah,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Hari Kristianto menjelaskan bahwa masa perjanjian kinerja PPPK paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, capaian kinerja individu, serta penilaian perilaku kerja dengan predikat minimal baik (eko)