Surabaya 6 Januari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Perdebatan tentang mekanisme pilkada kembali menghangat. Usulan agar pilkada dilakukan melalui DPRD kerap dituding sebagai kemunduran demokrasi. Tuduhan ini terdengar keras, tetapi tidak sepenuhnya berangkat dari evaluasi jujur atas pengalaman bangsa sendiri.
- Indonesia Sudah Punya Perbandingan Nyata
Indonesia telah menjalani pilkada melalui forum perwakilan, DPRD, dan pemilihan langsung. Karena itu, wacana hari ini seharusnya berbasis data dan dampak, bukan romantisme demokrasi prosedural. - Pilkada Langsung Mahal dan Rentan
Pilkada langsung memang partisipatif, tetapi juga melahirkan biaya politik sangat tinggi, politik uang, polarisasi sosial, dan darurat korupsi kepala daerah. Banyak pemimpin daerah terjerat hukum bukan semata karena moral pribadi, melainkan karena sistem politik yang terlalu mahal. - DPRD Bukan Musuh Demokrasi
Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebut “dipilih secara demokratis”, bukan “harus langsung”. Menurut Prof. Mahfud MD, demokrasi perwakilan tetap sah secara konstitusional jika transparan dan akuntabel. - Demokrasi Harus Substansial
Demokrasi tidak diukur dari seringnya mencoblos, tetapi dari kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik. Jika sistem langsung justru melahirkan korupsi dan konflik, maka koreksi adalah keniscayaan.
Rekomendasi: pilkada lewat DPRD dengan transparansi penuh, sanksi hukum berat, uji publik kandidat, dan pengawasan ketat.
Demokrasi harus cerdas, efisien, dan membawa kemaslahatan rakyat.
Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa).