Pasuruan 21 Januari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan dan UPT RSBL Kediri, Rabu (21/1/2026) sore. Kehadiran fasilitas baru ini menjadi jawaban atas kebutuhan ratusan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) penerima manfaat untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan manusiawi.
Gedung baru UPT RSBL Pasuruan dibangun di atas lahan seluas tiga hektare dengan total anggaran Rp 30,8 miliar. Sebelumnya, UPT tersebut kerap dilanda banjir setiap tahun sehingga menghambat proses rehabilitasi. Dengan lokasi dan bangunan baru, layanan kini dapat berjalan lebih optimal tanpa kekhawatiran bencana tahunan.
Sementara itu, gedung baru UPT RSBL Kediri berdiri di lahan seluas 2,7 hektare dengan anggaran Rp 22,2 miliar. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan bagi para penerima manfaat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam memanusiakan ODGJ. Menurutnya, ODGJ berhak memperoleh perlakuan yang setara dengan masyarakat lainnya.
“Mereka harus diperlakukan secara layak dan manusiawi, tanpa stigma. Ini bagian dari tanggung jawab negara,” tegasnya.
Di UPT RSBL Pasuruan saat ini terdapat 305 penerima manfaat, terdiri atas 141 kategori berat dan 164 kategori ringan. Seluruhnya memperoleh layanan pengasramaan, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga kegiatan rekreatif.
Adapun di UPT RSBL Kediri terdapat 300 penerima manfaat, dengan rincian 71 kategori berat, 171 kategori sedang, dan 58 kategori ringan yang siap dipulangkan ke keluarga. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan fasilitas penunjang di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo yang saat ini menampung sekitar 400 ODGJ.
Khofifah menyebut, pembangunan fasilitas baru ini menjadi simbol perubahan paradigma penanganan ODGJ di Jawa Timur. Ia berharap masyarakat turut menghapus stigma negatif dan mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif.
“Penanganan ODGJ tidak boleh lagi terkesan kumuh dan ala kadarnya. Fasilitas harus layak, ramah disabilitas, dan mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM, menambahkan bahwa gedung baru tersebut sangat mendukung proses rehabilitasi sosial secara lebih efektif. Lingkungan yang aman dan representatif dinilai mampu mempercepat pemulihan penerima manfaat.
“Selain hunian yang layak, kami memastikan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta pembinaan keterampilan berjalan maksimal agar ODGJ siap kembali berfungsi sosial di masyarakat,” tandasnya.
Dengan diresmikannya fasilitas baru ini, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap ODGJ.(qal)