Surabaya 24 Januari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Predikat Surabaya sebagai Kota Layak Anak—bahkan menuju Kota Layak Anak Dunia—seharusnya tidak berhenti pada capaian administratif dan seremoni. Predikat tersebut menuntut konsistensi nyata di ruang paling dasar kehidupan anak, yakni sekolah.
Sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan, melainkan ekosistem sosial yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, komite sekolah, tenaga kependidikan, hingga petugas pendukung lainnya.
Dalam konsep sekolah ramah anak, seluruh entitas ini memiliki peran yang sama penting. Tidak boleh ada yang merasa paling berkuasa atau paling menentukan. Ruh sekolah ramah anak justru terletak pada empati, saling menghargai, dan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap anak.
Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya jarak serius antara konsep dan praktik. Perilaku oknum guru yang mengedepankan relasi kuasa, komunikasi yang tidak empatik, serta sikap merendahkan wali murid maupun siswa masih dijumpai di sekolah-sekolah negeri di Surabaya.
Fenomena ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil. Di bawahnya, terdapat praktik kekerasan simbolik berupa kekerasan verbal, tekanan psikologis, dan komunikasi intimidatif yang kerap tidak dilaporkan. Banyak wali murid memilih diam demi menjaga keamanan psikologis anaknya. Diam ini sering disalahartikan sebagai tidak adanya masalah, padahal justru menunjukkan ketiadaan ruang aman untuk bersuara.
Kasus di SD Negeri Kawasan Surabaya Utara
Fenomena gunung es tersebut tercermin dari sebuah kasus di salah satu SD Negeri di kawasan Surabaya Utara. Seorang wali murid siswa kelas 2 mengalami komunikasi yang tidak sehat dari guru kelas anaknya. Pertanyaan yang disampaikan secara wajar justru direspons dengan nada tinggi, sikap defensif, dan bahasa yang merendahkan. Tidak terjadi kekerasan fisik. Tidak ada bentakan terbuka di ruang publik.
Namun yang muncul adalah kekerasan simbolik—pesan kuasa yang menempatkan wali murid sebagai pihak yang tidak setara dan tidak layak didengar. Demi menghindari dampak lanjutan terhadap anaknya, wali murid memilih menahan diri dan tidak memperpanjang persoalan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika kepada wali murid—orang dewasa—perlakuannya demikian, bagaimana relasi yang dibangun terhadap siswa, yang posisinya jauh lebih lemah dan sepenuhnya bergantung pada guru?
Peristiwa ini menegaskan bahwa sekolah ramah anak dapat runtuh bukan karena ketiadaan kebijakan, melainkan karena pembiaran terhadap perilaku kecil yang terus dinormalisasi.
Mandat Regulasi dan Tantangan Implementasi
Negara sejatinya telah memberikan mandat yang sangat jelas. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan sikap merendahkan martabat.
Dalam kerangka regulasi ini, komunikasi intimidatif dan relasi kuasa yang menekan jelas bertentangan dengan prinsip layanan pendidikan yang aman dan ramah anak. Guru bukan hanya pendidik akademik, melainkan juga penjaga etika, nilai kemanusiaan, dan kesehatan psikososial peserta didik.
Namun lemahnya pengawasan perilaku menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Evaluasi sekolah ramah anak masih terlalu berfokus pada kelengkapan dokumen dan program, belum menyentuh budaya komunikasi dan relasi sosial di sekolah.
Rekomendasi Teknis bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Fenomena gunung es tersebut menuntut penguatan tata kelola sekolah ramah anak secara sistemik dan terukur, terutama di tengah momentum pergantian kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan antara lain:
Integrasi Indikator Perilaku dalam Penilaian Kinerja Guru
Aspek komunikasi empatik, penghormatan terhadap wali murid, dan relasi non-kekerasan harus menjadi bagian dari indikator kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
Penguatan Supervisi Berbasis Iklim Psikososial Sekolah
Supervisi tidak hanya berorientasi akademik dan administratif, tetapi juga menilai praktik interaksi sehari-hari di sekolah.
Standarisasi dan Kewajiban Pelatihan Sekolah Ramah Anak
Pelatihan komunikasi empatik dan pencegahan kekerasan harus bersifat wajib, terstandar, dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala.
Pengembangan Mekanisme Pengaduan yang Aman dan Terintegrasi
Sistem pengaduan harus mudah diakses, melindungi pelapor, dan menjamin tindak lanjut yang transparan serta akuntabel.
Penegakan Disiplin dan Akuntabilitas Tanpa Kompromi
Setiap pelanggaran prinsip sekolah ramah anak harus ditindak secara adil dan proporsional agar tidak terjadi normalisasi perilaku menyimpang.
Mengembalikan Ruh Sekolah Ramah Anak Surabaya
Surabaya tidak kekurangan kebijakan, tetapi sering diuji oleh praktik. Ancaman terbesar sekolah ramah anak bukan pada sekolah yang terang-terangan keras, melainkan pada sekolah yang tampak ramah di luar namun menyimpan kekerasan simbolik di dalam.
Sekolah ramah anak hanya akan benar-benar hidup jika setiap orang dewasa di dalamnya bersedia diawasi, dievaluasi, dan dikoreksi demi kepentingan terbaik anak.
Di titik inilah, tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan historis.
M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) Jatim, Ketua DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya dan Wakil Ketua ICMI Jatim