Surabaya 24 Januari 2026 | Draft Rakyat Newsroom –Penolakan terhadap kontroversi Nikita Mirzani bukan terutama soal moral, melainkan soal kekuasaan atas definisi moral. Ia ditolak karena kejujurannya tidak patuh pada tata krama politik yang menghendaki kepalsuan tampil rapi.
Di ruang publik yang telah terbiasa dengan sandiwara, kejujuran yang vulgar justru dianggap ancaman.
Kita hidup dalam masyarakat yang memuja kepantasan, bukan kebenaran. Moral direduksi menjadi estetika perilaku: bahasa harus santun, gestur harus tertib, simbol harus sesuai. Selama itu terpenuhi, kebohongan dapat ditoleransi—bahkan dilindungi.
Inilah sebabnya mengapa tubuh dan mulut seorang artis bisa menjadi sasaran kemarahan kolektif, sementara dusta pejabat yang berdampak sistemik sering lolos tanpa konsekuensi sosial yang sebanding.
Nikita menjadi masalah karena ia menolak peran ganda. Ia tidak merawat panggung depan untuk menutupi panggung belakang. Ia tidak berbicara tentang moral sambil menyembunyikan praktik yang bertentangan. Kejujurannya memang kasar dan sering tak menyenangkan, tetapi konsisten. Dalam tatanan politik yang menggantungkan stabilitas pada citra, konsistensi semacam ini dianggap berbahaya.
Standar moral publik kita bekerja timpang: keras ke individu, lunak ke kekuasaan. Ekspresi personal yang dianggap vulgar cepat diadili, sementara kebohongan pejabat—ingkar janji, manipulasi data, narasi ganda—dinormalisasi atas nama kepentingan yang lebih besar.
Moral tidak lagi menjadi alat koreksi kekuasaan, melainkan instrumen pengendalian sosial. Yang ditertibkan adalah tubuh dan suara, bukan kebijakan dan tanggung jawab.
Dalam logika ini, kemarahan terhadap Nikita sesungguhnya adalah kemarahan terhadap gangguan. Ia mengganggu konsensus diam-diam bahwa kepantasan simbolik cukup untuk menutupi ketidakjujuran substantif. Ia mengganggu ilusi bahwa selama berbicara santun dan berpenampilan layak, kebenaran bisa dinegosiasikan.
Maka yang dihukum bukanlah kebohongan, melainkan ketidakpatuhan pada etiket palsu.
Politik citra membutuhkan figur-figur yang bisa dikendalikan oleh norma kepantasan. Nikita tidak masuk kategori itu. Ia tidak menawarkan kesalehan simbolik, tidak menjual narasi kebajikan, dan tidak meminta pengampunan publik lewat bahasa yang menenangkan. Sikap ini membuatnya mudah diserang, sekaligus sulit ditundukkan.
Ia adalah pengingat yang tidak diinginkan bahwa kejujuran tidak selalu datang dengan wajah yang kita sukai.
Tulisan ini tidak sedang membela semua tindakan Nikita. Ia tidak perlu disucikan, apalagi dijadikan teladan moral. Tetapi menolak melihat pesan di balik penolakannya adalah bentuk kebutaan etis.
Ketika masyarakat lebih sibuk mengutuk kejujuran yang berisik daripada menuntut kebenaran dari kekuasaan, yang rusak bukan moral individu, melainkan moral politik.
Pada akhirnya, Nikita adalah cermin yang memantulkan kontradiksi kita sendiri. Kita menuntut kejujuran, tetapi hanya jika disampaikan dengan cara yang tidak mengganggu.
Kita mengaku bermoral, tetapi memaafkan kebohongan yang rapi. Selama moral publik dipakai untuk menjaga panggung, bukan membongkar dusta, kejujuran akan terus disingkirkan—dan kepalsuan akan terus dipelihara sebagai norma.
M. Isa Ansori
Kolumnis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim dan Wakil Ketua Tim Transformasi Lembaga Kebudayaan Surabaya