Surabaya 6 April 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh kondisi perekonomian nasional. Kegiatan ini mencakup pendataan komprehensif terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwaty, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data dasar yang lengkap dan akurat mengenai struktur serta karakteristik usaha di Indonesia. Data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya saat sosialisasi dan internalisasi SE2026 bersama wartawan dan tokoh masyarakat di Surabaya, Senin (6/4).
Menurut Herum, pelaksanaan sensus akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk perusahaan besar, pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri melalui sistem daring pada 1–31 Mei 2026. Sementara itu, pendataan lapangan secara door to door oleh petugas sensus dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ia menegaskan, seluruh pelaku usaha menjadi sasaran sensus, termasuk usaha perorangan seperti warung dan UMKM, hingga perusahaan berbadan hukum di sektor perdagangan, industri, jasa, dan sektor lainnya.
“Kami ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat, karena setiap unit usaha memiliki kontribusi terhadap perekonomian,” katanya.
Herum mengakui, pelaksanaan sensus di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses di wilayah tertentu, tingginya mobilitas pelaku usaha, hingga pemahaman responden yang masih beragam terkait pentingnya sensus. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
“Kami berharap para pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur serta lengkap. Data yang akurat hanya dapat diperoleh dengan dukungan penuh masyarakat,” tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan statistik. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Contact Center SE2026 Jawa Timur melalui layanan “Hai SE” di nomor 0820-8208-2082.
Melalui pelaksanaan SE2026, BPS menargetkan tersedianya data kredibel sebagai pijakan dalam memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Sementara itu, BPS Provinsi Jawa Timur mencatat, pada Sensus Ekonomi 2016 terdapat sekitar 4,6 juta usaha nonpertanian. Pada pelaksanaan tahun 2026, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga menembus angka 5 juta usaha.
Herum menambahkan, SE2026 akan menjadi potret mutakhir kondisi perekonomian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Dari sensus ini, kita bisa melihat keunggulan sektor di masing-masing wilayah, termasuk karakteristik usaha berdasarkan skala—baik besar, menengah, kecil, maupun mikro—serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat,” jelasnya.
Ia menilai, tantangan sensus kali ini tidak hanya terletak pada kondisi geografis Jawa Timur yang beragam, tetapi juga perubahan pola aktivitas ekonomi, khususnya di era digital.
“Banyak kegiatan ekonomi yang kini berlangsung secara online dan tidak terlihat secara fisik. Karena itu, pendataan door to door tetap diperlukan agar aktivitas ekonomi yang tidak kasat mata ini dapat terdata dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, SE2026 juga mulai mengakomodasi pengumpulan data terkait ekonomi lingkungan, seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan.
Data menjadi tanggung jawab bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara akan memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar, namun akurasi data sangat bergantung pada kejujuran responden.
“Kualitas data sangat ditentukan oleh jawaban responden. Karena itu, kami berharap dukungan tokoh masyarakat dan rekan-rekan media untuk mendorong masyarakat memberikan data yang benar dan jujur,” ujarnya.
Ia menambahkan, cakupan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) meliputi seluruh sektor ekonomi nonpertanian. Data yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga rinci hingga tingkat mikro.
“Jika diibaratkan, sensus ini dapat di-zoom. Dari gambaran besar struktur ekonomi, dapat diperdalam hingga sektor tertentu, bahkan sampai detail mikro. Misalnya pada sektor industri, dapat diketahui jumlah tenaga kerja yang terserap, jenis bahan baku yang digunakan, dan berbagai informasi lainnya. Data ini sangat penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan,” jelasnya.
Sebagai kegiatan berskala nasional, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan data yang akurat dan mutakhir, arah kebijakan ekonomi di Jawa Timur ke depan diharapkan semakin terukur dan responsif terhadap dinamika yang terus berkembang. (myo)