Lumajang 28 April 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang membutuhkan langkah yang lebih implementatif, tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan. Sinkronisasi lintas sektor menjadi kunci agar sistem perlindungan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam talkshow JELITA (Jelajah Informasi dan Berita) di Studio 1 LPPL Radio Suara Lumajang, Senin (27/4/2026), yang mengangkat tema “Kartini Masa Kini: Advokasi Perempuan dan Disabilitas Terlindungi”. Forum ini menghadirkan unsur akademisi, praktisi, serta pemerintah daerah untuk mengurai tantangan sekaligus merumuskan penguatan strategi ke depan.
Kehadiran FORMASI (Forum Lumajang Inklusi) menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperkuat ekosistem inklusif. Forum ini tidak hanya menjadi ruang kolaborasi relawan disabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan riil di lapangan dengan perumusan kebijakan.
Akademisi sekaligus Wakil Rektor I Universitas Lumajang, Ratnaningsih menekankan bahwa Perda Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2024 harus diturunkan ke dalam program konkret yang terukur, termasuk penguatan anggaran, mekanisme pendampingan, serta sistem perlindungan yang responsif.
“Regulasi akan efektif jika diikuti dengan perencanaan program, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan yang konsisten. Ini penting agar perlindungan benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Dari perspektif layanan, Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) yang mandiri. Keberadaan unit ini dinilai strategis untuk memastikan penanganan kasus berjalan lebih cepat, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Selain itu, ia menekankan bahwa penguatan sistem harus berjalan beriringan dengan edukasi publik.
“Pendekatan struktural perlu dilengkapi dengan pendekatan kultural melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya sikap saling menghormati dan inklusif,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Lumajang, Darno, mengungkapkan bahwa tantangan mendasar masih terdapat pada aspek basis data. Sekitar 1.500 penyandang disabilitas belum tercatat secara administrasi, sehingga berpengaruh terhadap akses layanan sosial.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mendorong percepatan pendataan terpadu sebagai dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Validitas data menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program perlindungan dan bantuan sosial dapat menjangkau penerima manfaat secara optimal,” ungkapnya.
Diskusi ini juga menekankan pentingnya integrasi antar sektor, mulai dari penegakan hukum, layanan sosial, kesehatan, hingga edukasi agar penanganan isu perempuan dan disabilitas tidak berjalan parsial. Koordinasi yang kuat dinilai mampu mengurangi hambatan di lapangan, termasuk dalam hal komunikasi layanan dan aksesibilitas.
Sebagai penutup, para narasumber mendorong tiga langkah strategis: percepatan pembentukan UPT PPA, penguatan implementasi Perda melalui dukungan anggaran yang konsisten, serta perluasan edukasi publik berbasis inklusivitas.
Dengan kolaborasi yang terarah, kebijakan yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan terbangun sistem perlindungan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan. Semangat Kartini masa kini pun tercermin dalam upaya bersama menghadirkan ruang yang aman, setara, dan inklusif bagi seluruh warga. (MC Kab. Lumajang)