Surabaya 24 Mei 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim, kembali memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui Program Destana. Target tahun ini 40 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), 23 Mei 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan warga sebagai aktor utama dalam Penanggulangan Bencana (Pra, Saat, Pasca) bemcana.
“Sentral ketangguhan itu ada pada masyarakat/komunitas. Maka masyarakatlah yang perlu dibekali kemampuan, agar mampu mengantisipasi, menangani, dan melulihkan bencana secara mandiri,” ujar Sekretaris Jenderal Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Timur, Catur Sudharmanto, kepada media, Kamis petang, 23 Mei 2025.
Menurut Catur, ketika bencana terjadi, masyarakat adalah pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan akibat dan dampaknya. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas lokal menjadi kunci untuk menekan risiko dan meminimalkan korban.
Destana dibentuk dengan pendekatan edukatif, di mana warga diberikan pemahaman mengenai potensi dan tanda-tanda bencana di wilayah masing-masing. “Mereka juga diajari untuk mengenali karakter ancaman/bahaya, serta memahami kekuatan dan kelemahan dari lima aset utama: sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lingkungan alam,” paparnya.
Catur menjelaskan bahwa kombinasi antara peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan akan menciptakan rasa aman yang lebih kuat di tengah masyarakat. “Dengan begitu, masyarakat bisa hidup nyaman, dan aman bersama ancaman,” tegasnya.
Berdasarkan jadwal yang tersebar mulai April hingga Juni 2025, pembentukan Destana mencakup 38 kabupaten/kota se JawaTimur, seperti Pasuruan, Madiun, Kediri, Probolinggo, hingga Blitar. Setiap lokasi akan difasilitasi oleh tim dari FPRB Jatim. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen KRB, RPB, RENKON, SOP evakuasi, SOP peringatan dini, pelatihan pertolongan darurat, hingga pembentukan forum PRB tingkat desa yang disahkan/SK Kepala Desa.
Meski jumlah desa yang dibentuk tahun ini menurun dibanding 70 lokasi pada 2024, FPRB memastikan kualitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan tetap terjaga. Proses dokumentasi dan laporan kegiatan selama tujuh hari pelaksanaan menjadi salah satu indikator akuntabilitas program.