Surabaya 25 Juni 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Kementerian Kesehatan berencana memberikan insentif sebesar 30 juta rupiah untuk dokter spesialis di pedalaman. Insentif ini diberikan per bulan di luar gaji pokok. Tujuannya tidak lain adalah pemenuhan dokter spesialis di daerah terpencil.
Dr Djazuly Chalidyanto SKM MARS, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR) memberikan tanggapannya terkait rencana ini. Menurutnya, sebagai tenaga profesional dokter amat bergantung pada teknologi kesehatan. Maka, pemberian insentif ini perlu dibarengi dengan faktor pendukung lain.
Kesejahteraan Dokter
Menurut Djazuly, dalam pekerjaannya, dokter spesialis membutuhkan banyak sumber daya pendukung lain, misalnya perawat. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga dibutuhkan. “Pemberian insentif itu baik, tapi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kekurangan dokter,” ungkap Djazuly.
Aspek finansial mungkin menjadi pertimbangan mendasar bagi seorang dokter. Namun, banyak aspek lain yang juga dipertimbangakan ketika seorang dokter menerima tugas di pedalaman. Terutama bagi dokter yang sudah berkeluarga, aspek kemajuan teknologi, kultur, psikologis, dan sebagainya, menjadi hal-hal yang juga dipertimbangkan.
Solusi Jangka Pendek
Djazuly juga menambahkan jika ini hanya solusi jangka pendek. Namun, banyak faktor lain yang harus turut diperbaiki demi menunjang tercapainya pemerataan tenaga kesehatan. “Ini instan ini, karena pemerintah ingin mempercepat distribusi pelayanan kesehatan. Terutama dokter spesialis,” kata Dosen Kebijakan Kesehatan itu.
Dalam hal ini perlu adanya faktor keberhasilan yang ditetapkan. Pemerintah perlu terus memantau jumlah sebaran dokter spesialis yang ada di setiap daerah. Namun, di samping jumlah, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor kualitas.
Maka, indikator klinis juga perlu menjadi capaian yang riil. Misalnya angka infeksi, tingkat kesembuhan, dan lain-lain. Indikator nonklinis pun juga perlu menjadi perhatian. Misalnya bagaimana kepuasan masyarakat setempat dengan adanya dokter spesialis.
“Kebijakan ini baik untuk jangka pendek. Tapi perlu adanya evaluasi yang sangat ketat, karena memang secara konsep untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan itu faktor utama adalah tenaga kesehatan. Seringkali pemerintah hanya melihat ‘oh sudah ada dokter spesialis’ tapi tidak melihat apakah masyarakat happy, dokternya happy ngga,” kata Djazuly. (naf)