Surabaya 25 Juli 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menuai sorotan setelah melontarkan pernyataan terkait kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) pada siswa sekolah negeri. Penambahan kuota rombel yang awalnya 36 siswa menjadi 50 siswa digadang dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan agar sekolah negeri dapat menyerap lebih banyak siswa.
Menanggapi kebijakan itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Agie Nugroho Soegiono SIAN MPP buka suara. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan keputusan yang dilematis dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat berbagai aspek di masyarakat.
“Kebijakan ini di satu sisi memberikan perluasan akses pendidikan yang terbatas pada daya tampung sekolah negeri dengan minat masyarakat menengah kebawah yang besar. Namun rombel yang terlalu banyak menyebabkan pembelajaran tidak efektif. Efektivitas pembelajaran ditentukan oleh rasio pengajar dan siswa apabila tidak seimbang akan mengurangi kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Dampak Kinerja Guru
Agie menyebut kebijakan itu akan mempengaruhi beban kinerja guru secara keseluruhan. Beban guru tidak hanya saat mengajar di kelas namun juga beban administrasi yang harus diselesaikan. Selain itu beban penilaian pada individu siswa akan semakin sulit akibat banyaknya jumlah siswa.
“Guru akan semakin sulit menentukan metode pembelajaran yang sesuai untuk kelas dikarenakan semakin banyak individu. Metode pembelajaran yang sesuai harus menyesuaikan karakteristik siswa, semakin banyak jumlah siswa maka proses penyesuaian ini akan semakin sulit karena masing-masing siswa memiliki karakteristik yang berbeda,” ungkapnya.
Dengan meningkatkan jumlah siswa per kelas, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Hal tersebut disertai dengan beban guru yang semakin berat sehingga akan meningkatkan kejenuhan dalam pembelajaran. Hal tersebut tidak mustahil dapat menyebabkan alur pembelajaran yang semakin satu arah dan mampu menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.
“Penambahan rombel harus dibarengi dengan adanya pendampingan atau pelatihan pada guru terkait integrasi teknologi untuk mengetahui progres belajar siswa. Pelatihan manajemen kelas yang besar perlu dilakukan agar guru dapat mengoptimalkan pembelajaran. Selain itu penjadwalan mapel dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan ini,” ungkapnya.
Perbaikan Kesejahteraan Guru
Agie menekankan bahwa dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah Jabar juga harus memperhatikan kesejahteraan guru. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya meningkatkan beban kerja guru tanpa memperhatikan kesejahteraan guru sebagai pengajar yang. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menjadi lahan riset yang menarik bagi penelitian di bidang pendidikan. “Penambahan rombel ini juga berpotensi mengurangi daya saing sekolah swasta dalam menggaet siswa baru. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah Jabar dengan memberikan insentif bagi sekolah swasta agar tetap bisa bersaing dengan sekolah negeri. Kedepannya agar sekolah swasta tidak kalah saing dan terancam untuk tutup karena kekurangan,” pungkasnya.(far)