Surabaya 7 Februari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Forum Pendidikan Jawa Timur (FPJT) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mutu Pendidikan Mulai dari Mana?” pada Kamis (6/2/2026) di Masjid Cheng Hoo, Surabaya.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog kritis untuk merespons krisis pembelajaran nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berpihak pada martabat guru.
FGD ini dihadiri oleh Reni Astuti, Anggota DPR RI Komisi X, yang menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang tidak berhenti pada aspek administratif dan proyek jangka pendek, tetapi menyentuh langsung kualitas pembelajaran dan perlindungan profesi guru.
Sebagai pemantik materi, Prof. Dr. Murpin J. Sembiring menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi learning crisis—kondisi di mana sekolah hadir, tetapi proses pembelajaran belum berjalan optimal. Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berurutan, sistemik, dan berbasis bukti, dengan menempatkan kualitas guru sebagai faktor utama.
“Mutu pendidikan bukan hasil dari satu program sesaat. Ia adalah sistem yang harus dibangun secara konsisten, dimulai dari kualitas guru dan proses pembelajaran,” ujar Prof. Murpin.
FGD juga menyoroti peran Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai instrumen diagnosis mutu pembelajaran, bukan alat penghukuman bagi siswa maupun guru. Tanpa tindak lanjut yang berpihak pada penguatan kapasitas guru, asesmen berisiko menjadi sekadar ritual pengukuran tanpa perbaikan nyata.
Dalam sesi pembahasan, M. Isa Ansori, Ketua DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia, mengangkat persoalan serius terkait kerentanan guru terhadap intimidasi, ancaman, dan kriminalisasi saat menjalankan tugas pedagogik.
“Guru sering dituntut meningkatkan mutu, tetapi tidak diberi perlindungan ketika menjalankan fungsi mendidik. Dalam iklim ketakutan, pendidikan kehilangan ruhnya,” tegas Isa Ansori.
FGD ini secara khusus merekomendasikan pembentukan Dewan Guru Nasional hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga etik dan profesional untuk: menjaga martabat dan independensi guru,
memberikan perlindungan dari intimidasi dan kriminalisasi,
menjadi ruang deliberasi profesional dalam menyelesaikan persoalan pendidikan,
serta memperkuat kebijakan pendidikan berbasis bukti dari lapangan.
Forum sepakat bahwa memuliakan guru adalah prasyarat utama untuk memperbaiki mutu pendidikan. Tanpa perlindungan dan kepercayaan kepada guru sebagai profesional, berbagai kebijakan pendidikan berpotensi gagal di tingkat implementasi.
FGD Forum Pendidikan Jawa Timur menutup diskusi dengan seruan agar negara dan pemangku kebijakan berani menjadikan guru sebagai subjek utama reformasi pendidikan, bukan sekadar objek kebijakan.
Sekjend Forum Pendidikan Jawa Timur
Prof. Murpin J Sembiring