Banyuwangi 3 Maret 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan bantuan senilai total Rp 5,266 miliar kepada masyarakat Banyuwangi. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Banyuwangi, Senin (23/2/2026), dengan sasaran kelompok rentan serta penguatan pemberdayaan desa.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dapat perlindungan melalui bantuan bantalan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Program yang disalurkan meliputi bantuan sosial (Bansos), zakat produktif, hingga Bantuan Keuangan (BK) Desa. Para penerima manfaat juga memperoleh paket sembako guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadhan.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 2,255 miliar bersumber dari program Bansos Dinsos Jatim yang diperuntukkan bagi skema perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan.
Komponen terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dengan nilai Rp 1,732 miliar yang diberikan kepada 866 lansia penerima PKH Reguler, masing-masing sebesar Rp 2 juta per tahun. Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp 248,4 juta disalurkan kepada 69 penerima manfaat dengan nominal Rp 3,6 juta per orang per tahun yang dicairkan setiap triwulan. “Melalui PKH Plus dan ASPD, kami ingin memastikan lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang layak serta berkelanjutan,” kata orang nomor satu di Jatim.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan lewat Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (KIP PPKS) Jawa Timur Sejahtera (Jawara) sebesar Rp 12 juta kepada empat penerima manfaat. Sementara itu, bantuan permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) diberikan kepada 10 jiwa dengan total Rp 45,7 juta.
Perhatian juga diberikan kepada para pilar sosial. Sebanyak 110 orang yang terdiri dari SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tagana menerima Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih dengan total Rp 262,8 juta.
Melalui BUMD Jatim, zakat produktif turut disalurkan kepada 50 pelaku usaha mikro dengan total Rp 25 juta. Masing-masing menerima Rp 500 ribu sebagai tambahan modal usaha.
Di bidang pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyalurkan bantuan keuangan khusus berupa Rp 100 juta untuk penguatan BUMDesa di tiga desa, Rp 100 juta untuk Program Desa Berdaya di dua desa, serta Program Jatim Puspa senilai total Rp 101,3 juta untuk satu desa. Selain itu, tiga desa menerima BK Desa senilai Rp 650 juta.
Dukungan BK Desa juga dikucurkan oleh Dinas PUPRKCK sebesar Rp 400 juta untuk tiga desa, Dinas Perhubungan Rp 500 juta untuk satu desa, serta melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 800 juta untuk dua desa. “Sinergi lintas perangkat daerah ini penting agar pembangunan desa berjalan terarah dan berkelanjutan, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Gubernur Khofifah.(qal)