Surabaya 9 Nopember 2024 | Draft Rakyat Newsroom – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan sambutannya yang hangat, kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dan mengungkapkan rasa senang atas kunjungan ini, serta menyatakan bahwa kedatangan Menteri PPA Arifah Fauzi dari Jawa Timur adalah sebuah kesempatan yang baik untuk memajukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di provinsi ini.
Menurutnya, Jawa Timur, dengan 38 kabupaten/kota, memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan provinsi lain, terutama karena keberagaman budaya yang ada. Dalam upaya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama perbedaan budaya di tiap kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.
Meski begitu, Adhy Karyono menegaskan bahwa Jawa Timur tetap bersatu dalam menghadapi tantangan ini dengan melibatkan berbagai sektor dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga kemajuan terus tercapai.
Beberapa pencapaian yang telah diraih Jawa Timur dalam bidang perlindungan perempuan dan anak antara lain:
- Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
IPG Jawa Timur mengalami peningkatan dari 91,07 pada tahun 2020 menjadi 92,15 pada tahun 2023. Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga menurun dari 0,46 pada tahun 2021 menjadi 0,423 pada tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen Jawa Timur terhadap kesetaraan gender, yang juga tercermin dari penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) yang telah diterima sebanyak lima kali berturut-turut serta penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila). - Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Jawa Timur telah memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang mampu menangani kasus kekerasan secara efektif. Sebagai hasilnya, jumlah kasus kekerasan di provinsi ini menurun sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. - Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Timur juga memiliki Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PMPPA) yang aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga lembaga masyarakat dan perguruan tinggi. - Penurunan Perkawinan Anak
Untuk mengurangi perkawinan anak, Jawa Timur telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Penurunan Perkawinan Anak (RAD-PKA) yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. - Jejaring Pentahelix yang Kuat
DP3AK (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Jawa Timur memiliki jejaring pentahelix yang solid, yang termasuk di dalamnya pusat pembelajaran pemberdayaan perempuan (Putaran), yang memberikan pelatihan bagi perempuan, termasuk pekerja ojek online dan perempuan rentan lainnya. - Program Penurunan Stunting
Dalam rangka penurunan stunting, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk triwulan keempat tahun ini. - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jawa Timur juga melakukan berbagai langkah untuk memenuhi hak dan perlindungan anak, di antaranya:- Meningkatkan kewaspadaan dalam penerbitan izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta melakukan pembinaan kepada pengurus agar terhindar dari kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- 30 UPT Dinsos siap menjadi tempat lanjutan bagi korban kekerasan anak dan perempuan setelah dilakukan asesmen oleh DP3AK Provinsi.
- Sekitar 20 anak korban kekerasan yang kasusnya sempat viral kini terlindungi di UPT Dinsos dan dipastikan bisa melanjutkan pendidikan mereka.
Adhy Karyono juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejuang perempuan dari organisasi seperti Muslimat dan Aisyiyah, serta pengelola lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak yang menghadapi berbagai masalah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat. Ia menekankan bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa, dan perlindungan mereka adalah tanggung jawab bersama.
Ia juga mengundang ibu menteri untuk berbagi pandangan mengenai tantangan dan keberhasilan dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak di Jawa Timur, serta untuk memberikan masukan terkait langkah-langkah yang dapat lebih memperkuat perlindungan bagi generasi penerus bangsa ini. (pra)