Banyuwangi 11 Februari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan harga utamanya kebutuhan bahan pokok. Sebagai upaya antisipasi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan stok dan stabilitas harga terjaga.
“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).
Ipuk mengatakan, salah satu upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Ipuk meminta OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.
Selain itu juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).
“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.
Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.
“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.
Ipuk juga telah menggelar rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/1/2026).
Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (her)