Surabaya 13 Desember 2024 | Draft Rakyat Newsroom – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk uji komparatif Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat Pemerintah Daerah.
Acara yang berlangsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (12/12/2024) ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi Jawa Timur, serta tenaga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Surabaya. FGD ini juga melibatkan analis kebijakan dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE yang bertujuan untuk menguji instrumen dan pedoman pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE Tahun 2024.
Sigit Supriyanto, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak, manfaat, dan tingkat keberhasilan penerapan layanan SPBE guna meningkatkan kualitas layanan yang inovatif. Kegiatan ini juga bertujuan menghasilkan pedoman yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan survei kebutuhan serta kepuasan pengguna layanan SPBE.
Selain itu, FGD ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Selama FGD, dibahas mengenai urgensi dan tujuan dari survei ini, serta penyampaian rancangan instrumen dan pedoman survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan untuk mendukung interoperabilitas layanan prioritas di Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi, serta pengalaman mereka dalam pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan tersebut.
Selain itu, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya juga memaparkan tentang layanan prioritas yang mereka kelola, serta survei kebutuhan dan kepuasan yang telah mereka lakukan sebelumnya. (sar)