Bojonegoro 13 Februari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan 4,36 poin. Dari 74,02 (2024) menjadi 78,38 (2025) dengan predikat BB. Artinya, tumbuh positif dan menunjukkan semakin baiknya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
Capaian kinerja pemerintahan ini berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi (RB), ZI, Indeks Pelayanan Publik dan Penilaian Maladmistrasi Pelayanan Publik.
“Hal ini sekaligus mencerminkan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan secara lebih akuntabel dan terukur,” jelas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Dyah Enggarini Mukti.
Sejalan dengan itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sementara juga mengalami peningkatan sebesar 1,57 poin. Dari 82,84 (2024) menjadi 85,79 (2025). Capaian tersebut menegaskan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
Selain itu diperkuat pada capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 dengan predikat A (Pelayanan Prima) dengan nilai 4,68. Menjadikan Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke-2 dari 29 kab/kota se-Jawa Timur.
Setelah dua tahun perangkat daerah vakum mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di 2025 ini RSUD Padangan mendapatkan Predikat Zona Integritas WBK oleh KemenpanRB. Zona Integritas (ZI) yang diraih Kabupaten Bojonegoro sebagai WBK berhasil pada empat perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP dan RSUD Padangan.
Hal ini juga dikuatkan dengan keberhasilan capaian kualitas tertinggi nasional pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik (PMPP) oleh Ombusman RI. Peningkatan nilai SAKIP, Indeks RB, Indeks Pelayanan Publik, WBK ZI dan kualitas tertinggi PMPPP ini merupakan hasil sinergi dan komitmen kuat seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi kinerja, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.(exo)