Surabaya 28 April 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menyiapkan paket ekonomi untuk industri padat karya serta membentuk satgas PHK. Program ini terungkap dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu dalam konferensi pers pada Jumat (18/4/2025). Langkah ini merupakan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan baru dari Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif impor hingga 47 persen ke Indonesia. Melihat fenomena ini, pakar ekonomi UNAIR, Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, memberikan tanggapannya.
Menanggapi Paket Ekonomi
Prof Rossanto menyarankan pemberlakuan tarif eskalasi untuk sektor yang terdampak perang tarif. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan tarif tinggi untuk produk jadi dan tarif rendah untuk impor bahan baku. “Sebagian besar produsen dalam negeri menggunakan bahan baku yang impor. Nah, bahan baku ini bisa dibebaskan tarif impornya agar harga produksinya lebih murah, sehingga daya saing produk kita dapat meningkat.”
Prof Rossanto menegaskan pentingnya upaya diplomasi untuk mencari pasar baru di negara selain AS. Pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum dan membangan kerja sama dengan negara lain untuk menciptakan pasar baru. “Pemerintah harus menginisiasi upaya diplomasi dan tidak membiarkan perusahaan mencari buyer sendiri. Kita juga bisa memanfaatkan musim haji, misalnya agar kebutuhan haji orang Indonesia di Arab Saudi itu dipenuhi dari barang kita sendiri yang diekspor kesana.”
Lebih lanjut, Prof Rossanto menyarankan adanya upaya pemerintah untuk mengidentifikasi biaya produksi yang memberatkan. Setelah teridentifikasi, pemerintah dapat memberikan stimulus pada perusahaan guna mengurangi biaya produksi. Stimulus pajak juga menjadi salah satu kebijakan yang harus ada dalam paket ekonomi menurut Prof Rossanto. Upaya ini bertujuan untuk menghindari PHK karena industri paling terdampak merupakan sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, dan olahan udang.
Satgas PHK sebagai Alternatif Terakhir
Selain paket ekonomi, pemerintah juga tengah membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi adanya pemutusan hubungan kerja. Menanggapi langkah ini, Rossanto berpendapat bahwa PHK harus berupaya dihindari. “PHK itu biaya ekonomi, sosial, dan politiknya sangat besar, sehingga Satgas PHK adalah alternatif terakhir. Banyaknya pengangguran dapat memunculkan permasalahan sosial lain, seperti kriminalitas. Yang utama adalah pemerintah mendengar keluhan dari eksportir dan berupaya semaksimal mungkin.” Terakhir, Prof Rossanto juga menjelaskan upaya apa yang dapat masyarakat umum lakukan untuk menghadapi perang tarif ini. Ia menghimbau masyarakat untuk membeli produk lokal sebagai upaya mengamankan produksi dalam negeri. Dalam kondisi perekonomian saat ini, selektif dalam melakukan konsumsi juga penting untuk masyarakat lakukan agar kesejahteraan tidak menurun di masa yang akan datang. (far)