Surabaya 30 Juni 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhir-akhir ini sempat ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen. Ini karena konten media sosialnya yang diduga menggunakan artificial intelligence (AI). Dalam video tersebut Polri digambarkan sebagai sosok pahlawan, namun justru banyak netizen yang kontra dalam hal ini.
Menanggapi fenomena tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo Drs MSi memberikan pandangannya. “Kedepan AI akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di sinilah perlu literasi digital kepada semua pihak. Guna menghindarkan maraknya hoaks dan disinformasi,” katanya.
Penggunaan AI dalam Konten Media Sosial
Menurutnya AI memang menawarkan inovasi visual yang apik. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan trust-building yang kokoh melalui dialog dua arah dan transparansi. “Polisi terlalu memaksa diri dan kurang realistis dalam membentuk imajinasi di mata publik lewat AI,” ungkap Suko.
Teknologi seperti AI justru rapuh dan mudah pecah saat muncul kritik atau hoaks. AI dapat menjadi boomerang, manakala ada gap besar antara kondisi realitas dengan citra yang dipaksakan dibuat lewat AI. Maka dari itu, Polri wajib merancang alur persetujuan konten yang ketat, utamanya jika memanfaatkan AI.
Pendekatan Dua Arah
Pada dasarnya, media sosial hari ini praktis dapat membentuk persepsi publik dalam hitungan detik. Maka, kepolisian dituntut tidak hanya menyuarakan informasi, namun juga mendengarkan masyarakat. Hal ini guna membangun komunikasi yang lebih humanis dan partisipatif.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama dalam komunikasinya. Misalnya data penanganan kasus, statistik kejahatan, dan prosedur pengaduan harus mudah diakses dan diperbarui secara real-time. Lalu, pesan institusi harus konsisten di semua kanal agar publik tidak bingung oleh narasi yang saling bertentangan.
“Kepolisian perlu membuka forum daring atau virtual town hall untuk menampung keluhan, saran, bahkan kolaborasi merancang solusi keamanan. Dengan pendekatan dua arah ini, kepercayaan publik dapat dibangun sekaligus dipertahankan secara berkelanjutan,” papar Dosen FISIP UNAIR itu.
Kepolisian juga harus melakukan perubahan mendasar dengan mengadopsi cara kerja baru. Salah satunya dengan membuka open data portal interaktif dan menerbitkan laporan transparansi berkala untuk memudahkan publik mengakses statistik kejahatan dan kinerja humas.
“Untuk itu, dibutuhkan tim riset dan monitoring yang menerapkan metodologi ilmiah. Misalnya social network analysis dan sentiment analysis. Serta kolaborasi dengan ahli komunikasi, data science, dan psikologi sosial untuk memetakan pola penyebaran hoaks dan merancang strategi respons paling efektif,” jelasnya. (naf)