Surabaya 20 Mei 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Indonesia akan mulai mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke negara-negara di Timur Tengah dan Amerika Serikat mulai November 2025. Kebijakan itu dilakukan secara bertahap, mengingat selama ini Singapura memasok lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional.
Neraca Perdagangan
Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Tika Widiastuti SE MSc menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga terkait erat dengan aspek politik, fiskal, hingga arah ketahanan energi nasional.
“Perdagangan internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kalkulasi ekonomi, tetapi juga oleh kepentingan politik antarnegara. Dalam kasus ini, political interest seringkali lebih dominan dibanding economic interest,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun Singapura selama ini menjadi pemasok utama BBM, pengalihan ke negara baru justru berpotensi menciptakan kerja sama yang lebih luas, mulai dari sektor energi, pendidikan, hingga ekonomi lainnya. “Dampaknya terhadap neraca perdagangan dalam jangka pendek tidak akan signifikan negatif, dan bahkan bisa positif dalam jangka menengah bila dikelola dengan cermat,” jelasnya.
Transaksi Berjalan Tak Terganggu
Isu lain yang mencuat adalah potensi memburuknya defisit transaksi berjalan akibat perubahan mitra impor. Namun, Prof Tika menegaskan bahwa pengalihan itu justru bisa memperbaiki posisi tersebut.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi perdagangan antarnegara. Jika diiringi kerja sama strategis, seperti transfer teknologi atau sektor pendidikan, maka manfaatnya akan lebih luas,” jelasnya.
Dampak Fiskal dan Harga Energi
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut bahwa dampak terhadap struktur subsidi energi sangat tergantung pada harga dan logistik. “Selama harga dan biaya dari negara mitra baru tidak jauh berbeda dengan Singapura, maka tidak akan membebani fiskal secara signifikan,” paparnya.
Ia juga menilai bahwa stabilitas harga energi dalam negeri masih dapat terjaga selama negara pemasok baru mampu menyediakan pasokan yang konsisten dengan harga yang stabil. Menurutnya, harga energi tidak hanya dipengaruhi oleh biaya logistik, melainkan oleh keseluruhan struktur harga dan skema kerja sama jangka panjang yang disepakati
Kebijakan Reaktif
Meski begitu, pakar ekonomi tersebut menilai bahwa kebijakan pengalihan impor BBM itu masih bersifat reaktif terhadap dinamika global. Namun demikian, ia melihat bahwa langkah ini tetap memiliki potensi menjadi pijakan awal menuju kemandirian energi, asalkan diikuti dengan strategi lanjutan yang lebih komprehensif. “Penguatan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi harus menjadi prioritas ke depan,” pungkasnya. (naf)