Surabaya 23 Oktober 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Proyek konstruksi sering dipahami sebagai sebatas urusan teknis, padahal di setiap infrastruktur membawa cerita bagi lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan tersebut, Guru Besar ke-236 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir Mohammad Arif Rohman ST MSc PhD mengusulkan gagasan baru dalam orasi ilmiahnya tentang dimensi sosial yang perlu diperhatikan dalam dunia konstruksi.
Dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Profesor ITS yang berjudul Penguatan Dimensi Sosial pada Konsep Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sukses Jangka Panjang Proyek Konstruksi di Indonesia, lelaki yang akrab disapa Arif tersebut menyoroti pentingnya penguatan dimensi sosial yang jarang dibahas dalam pembangunan infrastruktur. “Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari capaian teknis jangka pendek, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pengguna,” tuturnya.
Di awal orasinya, profesor dari Departemen Teknik Sipil ITS tersebut menjelaskan sebuah konsep yang disebut Triple Bottom Line (TBL). Yakni sebuag konsep yang menekankan pentingnya integrasi yang seimbang dalam penerapan tiga pilar utama infrastruktur berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. “Namun dalam praktiknya, perhatian didominasi oleh dimensi ekonomi dan sedikit lingkungan serta masih mengesampingkan dimensi sosial,” ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, alumnus S1 Teknik Sipil ITS tersebut menawarkan terobosan bernama Project Social Benefit (PSB). Dengan pendekatan kuantitatif, PSB memungkinkan manfaat sosial sebuah proyek diukur dan dimonitor serta dikontrol lebih sistematis, bukan hanya sekadar jargon. “Pendekatan ini memberi perspektif baru bahwa infrastruktur sejatinya hadir untuk manusia, bukan sekadar deretan angka investasi,” tegas alumnus doktoral Manajemen Konstruksi dari University of Melbourne, Australia itu mengingatkan.
Untuk memperkuat gagasannya, profesor kelahiran Sidoarjo itu memaparkan penelitiannya yang relevan atas delapan ruas jalan tol di Indonesia dan ia menemukan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan persepsi penyelenggara proyek. Masyarakat menginginkan fasilitas aman dan nyaman, akses yang setara, kohesi sosial yang terjaga, hingga pelestarian budaya lokal. Namun, seringkali pemerintah maupun swasta lebih mengedepankan pada penyelesaian teknis dan kepentingan jangka pendek yang berorientasi pada aspek biaya, waktu, serta mutu.
Meski demikian, Arif menyoroti tantangan utama penerapan konsep keberlanjutan sosial di Indonesia, yakni terbatasnya kesadaran para pemangku kepentingan maupun masyarakat akan pentingnya dimensi sosial. Menurut Arif, upaya peningkatan pemahaman ini penting guna mengarahkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga memberi dampak positif jangka panjang sehingga sepadan dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan.
Sebagai solusi, Kepala Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran pada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategis (DPPS) ITS tersebut mendorong implementasi konsep Public Private People Partnership (4P). Konsep ini merupakan penyempurnaan dari Public Private Partnership (PPP) yang sebelumnya cenderung hanya melibatkan pemerintah dan swasta. “Dengan menambahkan unsur people atau masyarakat, pembangunan diharapkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkapnya. Terakhir, Arif optimistis penelitiannya ini dapat terus dikembangkan sehingga menjadi instrumen yang komprehensif bagi pengambil keputusan. Bahkan, ia yakin kontribusinya bisa mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) poin 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta poin 11 tentang Keberlanjutan Kota dan Masyarakat. (far)