Surabaya 14 Juli 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menerapkan kebijakan tarif tunggal sebesar 32 persen terhadap seluruh produk ekspor asal Indonesia ke pasar Negeri Paman Sam. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat terbuka yang viral pada awal Juli 2025. Kebijakan itu akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga,, Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo PhD, menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan sinyal jelas bahwa AS sedang kembali ke era proteksionisme. Dalam konteks global, kebijakan ini bahkan bisa dibaca sebagai “kemunduran” sistem perdagangan dunia yang sebelumnya didorong oleh semangat liberalisasi dan efisiensi ekonomi.
“Kita seperti kembali ke era merkantilisme, di mana perdagangan dianggap sebagai permainan zero-sum game. Siapa yang ekspor untung, yang impor rugi,” ujarnya.
Diplomasi Ekonomi Dipertanyakan
Prof Rossanto juga mengkritisi posisi diplomasi ekonomi Indonesia yang dinilai terlalu lunak. Selama ini Indonesia dianggap “good boy” oleh AS karena selalu patuh dan demokratis, sehingga mendapat berbagai kemudahan seperti fasilitas tarif GSP (Generalized System of Preferences). Namun, kini AS mencabut fasilitas tersebut karena menganggap Indonesia sudah naik kelas menjadi negara OECD.
Dalam situasi ini, ia menilai diplomasi ekonomi Indonesia justru terkesan tunduk, bukan negosiatif. Pemerintah Indonesia bahkan sempat menyatakan kesiapan membeli produk-produk AS seperti pesawat Boeing, produk pertanian, hingga energi, dengan harapan tarif bisa diturunkan.
Pentingnya Diversifikasi Ekspor
Menyoroti struktur ekspor Indonesia, Prof Rossanto menyebut bahwa selama ini ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada negara besar seperti AS. Sekitar 60 hingga 70 persen ekspor nasional hanya bergantung pada 10 hingga 15 negara saja.
Selain itu, produk ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja murah juga perlu segera ditransformasi. Pemerintah perlu mendorong penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan teknologi.
“Kita harus mulai beralih ke produk-produk semi high-tech dan high-tech. Bukan lagi hanya mengandalkan barang mentah atau tenaga kerja murah,” paparnya. Di akhir, ia menyerukan pentingnya membangun arsitektur diplomasi ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Selain transformasi produk, ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor jasa domestik, termasuk pariwisata. (nis)