Surabaya 16 Mei 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Di tengah derasnya arus media digital, pemerintah mulai melirik homeless media dan akun meme sebagai jembatan komunikasi dengan generasi muda. Namun di balik strategi yang dianggap inovatif tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai batas independensi media, legitimasi influencer, hingga efektivitas komunikasi publik di era serba viral.
Pakar komunikasi politik Dr Suko Widodo Drs M Si dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) memberikan tanggapannya. Menurutnya, negara tidak boleh terjebak hanya pada kemasan estetis, keberhasilan komunikasi publik bukan sekedar adu banyak likes atau share. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana kinerja yang sesuai dengan kebutuhan.
“Rasanya pemerintah terlihat panik dalam mengelola komplikasi ini. Bukan soal bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan, apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa menjamin,” ujar Suko Widodo.
Ia memahami bahwa pemerintah juga membutuhkan akomodasi media baru, tetapi menurutnya tetap tergantung dari mana kita memandang persoalan ini. Ia menekankan bahwa fungsi media adalah menyebarluaskan berita dengan jujur.
Regulasi Influencer yang Masih Abu-abu
Suko mengatakan, bahwa terlalu mengandalkan influencer yang hanya membahas kulit luar suatu berita juga sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru berbanding terbalik dengan realitas pahit yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Undangan BAKOM harus diperhitungkan karena di satu sisi pemerintah mengharapkan adanya media mainstream terlegitimasi, sementara influencer belum termasuk dalam satu regulasi. Persoalan ini harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan pro kontra terhadap eksistensi media di indonesia,” tuturnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan tidak terkooptasi oleh kecepatan negara. “Jadi, kuncinya harus ada independensinya dan review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, terutama gen Z dan gen muda. Penggunaan teknologi komunikasi yang luar biasa tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara pancasila. Komunikasi pemerintahan juga harus belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman,” ungkapnya.(rin)