Surabaya 5 Oktober 2023 | Draft Rakyat Newsroom-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim untuk kedua kalinya terpilih mewakili Pemprov Jatim dalam penilaian pelayanan publik tahun 2023.
Berkaitan dengan hal itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim melakukan kunjungan ke Kantor Dinsos Provinsi Jatim untuk penilaian, Kamis (5/10/2023).
Tim ORI Jatim diterima langsung oleh Kepala Dinsos Jatim, Sekretaris Dinsos Jatim, beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Tim ORI melakukan wawancara dan meninjau sarana prasarana pelayanan publik di Kantor Dinsos Jatim.
Sama seperti tahun kemarin, pelayanan publik Dinsos Jatim yang dinilai adalah layanan pemulangan orang telantar (OT) dan adopsi anak. Dalam melaksanakan layanan tersebut, Dinsos Jatim telah memiliki standard operating procedure (SOP) yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. SOP dan implementasinya diperiksa oleh Tim ORI Jatim.
Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, tahun ini ada empat OPD yang mengikuti penilaian pelayanan publik mewakili Pemprov Jatim. Yaitu, Dinsos Jatim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan melalui RSU Haji, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Kami menyiapkan dengan sebaik-baiknya dan lebih siap mengikuti penilaian daripada sebelumnya,” ujar Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dra Restu Novi Widiani MM.
Novi melanjutkan, dirinya sudah diwawancara terkait pemahaman saya mengenai pelaksanaan fungsi ORI, serta yang dia lakukan sebagai Kepala Dinsos Jatim. Dia juga menjelaskan pengawasan melekat (waskat) yang dia lakukan untuk memastikan pelayanan publik bagus sesuai ketentuan.
“Sebetulnya layanan publik Dinsos Jatim tidak hanya ada di dalam dinas saja dengan layanan adopsi dan pemulangan OT, melainkan juga di 30 UPT/Balai yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jatim,” jelasnya.
Novi berharap hasil penilaian kali ini lebih baik daripada tahun lalu. Dalam penilaian publik tahun 2022, Dinsos Jatim menempati terbaik kedua dibandingkan tiga OPD lain yang mengikuti penilaian publik.
Sementara itu, Fatih Sabilul Islam selaku asesor penilai pelayanan publik dari Perwakilan ORI Jatim menjelaskan, kedatangan timnya ke Dinsos Jatim kali ini dilakukan dalam rangka pengambilan data, sementara hasilnya akan diumumkan oleh ORI.
“Ada berbagai aspek, antara lain input, seperti pemenuhan sarana dan prasarana, jaminan keamanan dan keselamatan, kesiapan dan kompetensi SDM, hingga dimensi proses (standar pelayanan), output dengan mewawancarai masyarakat sebagai pengguna layanan, serta segi pengaduan. Kegiatan ini juga merupakan input reformasi birokrasi dan termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Dia menambahkan, nanti di akhir akan ada nilai A, B, C, dan D, serta nilai zona hijau, kuning, dan merah.
“Di tahun sebelumnya Pemprov Jatim sudah zona hijau, tapi belum maksimal. Harapannya tahun ini bisa lebih maksimal lagi,” pungkasnya. (her)