Surabaya 22 Agustus 2025 | Draft Rakyat Newsroom – Rencana Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan Payment ID pada saat 17 Agustus 2025 urung terealisasi. Payment ID sendiri merupakan sistem identitas pembayaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Payment ID sendiri digadang-gadang menjadi satu pintu pencatatan aktivitas transaksi keuangan perorangan.
Meski urung terealisasikan, wacana sistem ini menimbulkan beragam tanggapan. Salah satunya dari Aziz Fajar, SKom MKom, dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR).
Kelebihan untuk Deteksi Fraud
Menurut Aziz, konsep Payment ID dapat membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi potensi fraud. Ia menambahkan, dengan sistem terintegrasi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi membuka data keuangan tahunan secara manual, karena cukup melalui satu pintu.
“Misalnya transaksinya hariannya mungkin hanya 100 ribu, 50 ribu. Tiba-tiba suatu saat terdapat transaksi 500 juta. Nah, dengan adanya Payment ID bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengirim dan yang menerima,” ujar Aziz
Keamanan Data Pengguna
Namun, Aziz mengingatkan adanya tantangan besar dalam implementasi sistem ini, yakni keamanan data pengguna. Ia menekankan bahwa kasus kebocoran data KTP yang pernah terjadi di Indonesia menjadi pelajaran penting. Tanpa perlindungan cyber yang kuat, Payment ID justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Sebenarnya kalau data kita bisa bocor, nanti orang yang tidak berkepentingan dan berwenang bisa melihat bagaimana pola pengeluaran kita. Data tersebut bisa dijual lagi ke perusahaan swasta, misalnya ke perusahaan pinjol,” jelas Aziz.
Penguatan Cybersecurity
Aziz menegaskan bahwa implementasi Payment ID akan sangat bergantung pada kualitas keamanan sistem yang ada. Jika sistem berjalan baik, pemerintah bisa lebih mudah menggagalkan transaksi yang terindikasi judi online dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko besar bila cybersecurity tidak memadai.
“Kalau keamanannya lemah, masyarakat bisa enggan bertransaksi digital dan kembali ke cara-cara offline yang akan menyulitkan dan memperlambat roda ekonomi digital yang selama ini telah berkembang di Indonesia,” jelas Aziz
Aziz menilai, sebelum mengimplementasikan Payment ID, pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat infrastruktur cybersecurity. Tanpa itu, kehadiran Payment ID berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar.
Selain aspek teknis, literasi digital masyarakat juga menjadi kunci. Aziz menilai, edukasi tentang keamanan transaksi digital perlu diberikan sejak remaja, khususnya di tingkat SMA hingga perguruan tinggi, ketika mereka mulai terbiasa mengelola uang sendiri. Selain menyasar kalangan remaja dan mahasiswa, literasi digital juga penting diberikan kepada orang tua.
“Banyak orang tua merasa tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas pasti memiliki persinggungan dengan perangkat digital,” pungkas Aziz. (far)