Surabaya, 8 Juni 2023 | Draft Rakyat Newsroom–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim-Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menerima kunjungan Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Rabu (7/6/2023).
Tim Pokja P5HAM bagi PDM dipimpin oleh Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) Ditjen HAM. Tim berjumlah sekitar 20 orang. Antara lain, Tim Penyiapan Ekosob, Ditjen HAM Kemenkumham, Asisten Deputi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tenaga Ahli Madya Bidang HAM Disabilitas Kantor Staf Presiden (KSP), Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Kanwil Kemenkumham Jatim, dan Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta.
Pokja P5HAM bagi PDM dibentuk pada 13 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pokja P5HAM ini terdiri dari 17 kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu tujuan dibentuknya pokja ini di antaranya, mencegah kekerasan di panti, sinergitas antara kementerian/lembaga/national human rights institutions (NHRI)/organisasi masyarakat sipil dalam menjawab persoalan dan tantangan P5HAM bagi PDM, serta agar PDM di Indonesia dapat hidup secara insklusif di masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Tim Pokja P5HAM bagi PDM tiba di UPT RSBL Pasuruan pukul 16.30 WIB dan diterima langsung oleh Kepala UPT beserta pejabat struktural di Aula Utara UPT. Mewakili Dinsos Provinsi Jatim, Kepala UPT RSBL Pasuruan Juniandri Purnama SPd mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran tim Pokja P5HAM yang telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung.
“Harapan kami, kunjungan ini dapat mendukung peningkatan pelayanan para PDM di UPT RSBL Pasuruan,” ungkap Andri.
Dalam kesempatan tersebut, Andri juga memaparkan proses layanan dan rehabilitasi sosial pada PDM eks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dia juga menjelaskan mengenai SDM, sarana prasarana, problem yang dihadapi oleh ODGJ dalam keluarga dan masyarakat, serta keberhasilan terminasi dan pemulangan penerima manfaat (PM) di tengah banyaknya stigma serta penolakan keluarga maupun masyarakat pada ODGJ.
Koordinator Instrumen Hak Ekosob Ditjen HAM, Farida Wahid yang mewakili tim Pokja P5HAM bagi PDM menyampaikan, tujuan kehadiran tim Pokja P5HAM bagi PDM di UPT RSBL Pasuruan adalah untuk menemukan cara pandang yang sama tentang realitas panti-panti habilitasi dan rehabilitasi bagi PDM, mendapatkan gambaran nyata yang dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan strategi dan peta jalan (road map) P5HAM bagi PDM untuk dapat hidup inklusif di masyarakat, serta mendukung bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan pelindungan dan pemenuhan hak PDM di panti .
“Diharapkan dari penyusunan strategi dan peta jalan dan pedoman ini akan mampu mengatasi persoalan dan tantangan yang ada di panti milik pemerintah ataupun masyarakat,” jelas Farida.
Lebih lanjut Farida menuturkan, kegiatan ini akan memperkuat upaya P5HAM bagi PDM di panti-panti PDM agar dapat melindungi hak-hak PDM dan menginventarisasi persoalan yang ada di panti serta tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Selanjutnya, para tamu melakukan orientasi lingkungan. Mereka berkeliling asrama dengan melakukan audiensi, wawancara bersama PM, melihat kegiatan rehabilitasi sosial PM, serta meninjau sarana prasana panti. Usai berkeliling, mereka merasa salut. Karena baru di UPT RSBL Pasuruan ini mereka melakukan kunjungan dan bisa bertemu PM secara langsung.
Tenaga Ahli Madya Bidang HAM Disabilitas Kantor Staf Presiden (KSP), Sunarman Sukamto menyampaikan, UPT RSBL Pasuruan dari aspek fasilitas cukup bersih, tidak tercium aroma yang menyengat, penghuni panti kebanyakan nampak relaks, pengelolaan panti cukup terbuka dengan melibatkan pihak luar panti untuk membantu sehari-hari, dan ada inisiatif baik agar penghuni panti bisa berinteraksi sosial, bisa hidup mandiri, serta diterima oleh keluarga dan masyarakat.
“Namun, inisiatif baik tersebut masih bersifat kasuistik, perlu didukung bersama agar inisiatif baik tersebut bisa menjadi bagian dari sistem reintegrasi berkelanjutan. Butuh dukungan kebijakan, fasilitas, anggaran, dan peningkatan kuantitas dan kapasitas bagi SDM panti khususnya terkait HAM penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental. SOP panti harus lebih jelas dan disesuaikan dengan prinsip HAM sebagaimana sudah diatur oleh UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK, Ros Diana Iskandar menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan ini dalam rangka menyukseskan program dan kebijakan tentang penyandang disabilitas.
“Karena sebuah kebijakan harus bisa diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itulah, kami perlu melakukan kunjungan-kunjungan ini,” ungkapnya.(ib)