Bojonegoro, 2 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Memperkuat sinergi pembangunan dan mendorong kolaborasi lintas wilayah, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan, Senin (31/8/2026).
Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati, yang diwakili Sekretaris Bakorwil, Jiyotomo, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi instrumen strategis dalam menangani berbagai persoalan pembangunan yang melampaui batas administratif. Ia menegaskan, persoalan transportasi, persampahan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, konektivitas, penanggulangan bencana, hingga pengembangan kawasan ekonomi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antardaerah.
“Kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun sinergi dan kolaborasi. Melalui kerja sama, kita dapat menggabungkan potensi, sumber daya, dan kepentingan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Bakorwil II Bojonegoro juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antardaerah. Hingga saat ini, telah terinventarisasi 18 Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan yang mencakup sejumlah bidang, antara lain pemeliharaan pilar batas daerah, perdagangan dan perindustrian, replikasi inovasi daerah, infrastruktur, penanggulangan bencana, dan pengelolaan limbah.
Di sisi lain, Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, Ilham Try Atmaja, mengatakan keterbatasan fiskal daerah mendorong pemerintah mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing. “Kita perlu mulai melihat dan mengembangkan creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan menyusun skema yang lebih inovatif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, manfaat pembangunan, pembagian risiko, serta keberlanjutan pembiayaan,” jelasnya.
Ilham menjelaskan, salah satu skema yang dapat dikembangkan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD, dengan tetap memperhatikan kelayakan proyek, kepentingan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta pembagian risiko.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Eka Yulianto, memaparkan perkembangan dan tindak lanjut kerja sama antardaerah yang telah dilakukan. Sejumlah kerja sama tersebut meliputi pengelolaan limbah domestik, distribusi bahan pokok, replikasi inovasi daerah, dan penanggulangan bencana.
Salah satu rencana kerja sama yang turut dibahas yakni pengelolaan sampah melalui Program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (PTLS) Sektor Persampahan Aglomerasi
Jombang. Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah kawasan sekaligus menghasilkan energi.
Melalui rakor tersebut, Bakorwil II Bojonegoro mendorong kerja sama antardaerah tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi diwujudkan dalam program konkret yang memberikan manfaat lintas wilayah serta didukung skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
“Mari kita dorong forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan bersama, menyusun program yang memiliki manfaat lintas daerah, serta membuka peluang pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yang inovatif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (fir/byu)