Surabaya, 11 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Masalah kekeringan tahunan yang terus berulang di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro dinilai perlu ditangani dengan pendekatan baru. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, mendorong dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro untuk mengalihkan pola penanganan krisis air, dari sekadar respons darurat menjadi program ketahanan air terintegrasi dan memiliki jangka panjang.
Ony menegaskan, bantuan air bersih menggunakan truk tangki memang sangat dibutuhkan saat darurat. Namun, langkah tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan solusi utama setiap kali musim kemarau tiba.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro tersebut dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).
Secara geografis, wilayah Tuban dan Bojonegoro didominasi kawasan batu kapur (karst). Struktur batuan ini membuat air hujan cepat menyerap ke dalam tanah, sehingga cadangan air permukaan maupun sumber air warga menyusut drastis saat kemarau panjang.
Untuk mengatasi tantangan alam tersebut, Ony mendorong lahirnya kebijakan terintegrasi yang mencakup pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, hingga penyesuaian di sektor pertanian. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada bagaimana menampung, menyimpan, dan mendistribusikan air agar tetap tersedia saat kemarau.
Guna mewujudkan ketahanan air, ia merinci sejumlah langkah strategis yang perlu diambil pemerintah. Pembangunan embung dan waduk mikro: Memperbanyak penampung air di wilayah rawan kekeringan untuk menangkap air hujan.
Penguatan pipanisasi lintas wilayah: Menghubungkan sumber air yang stabil dengan desa-desa yang kesulitan air bersih. Sumur dalam berbasis peta geologi: Melakukan pemetaan geolistrik terlebih dahulu agar pengeboran tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai. Pemberdayaan masyarakat: Melibatkan warga dalam pengelolaan dan perawatan sarana air agar berkelanjutan.
Selain infrastruktur teknis, anggota Komisi B DPRD Jatim ini mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan resapan air.
Ia meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan karst diperketat, serta penghijauan di area hulu, sekitar mata air, dan sendang terus digencarkan. Pembangunan sumur resapan di pemukiman warga juga perlu diperluas.
Di sektor pertanian, Ony mendorong penerapan pola tanam yang adaptif iklim, khususnya bagi petani di lahan tadah hujan. Petani perlu didukung dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga sistem irigasi efisien agar terhindar dari kerugian akibat perubahan musim.
Ony menekankan bahwa penanganan krisis air yang komprehensif ini membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran yang berkelanjutan di dalam APBD, bukan hanya mengandalkan anggaran tanggap bencana saat krisis terjadi.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dapat memutus rantai kekeringan di Tuban dan Bojonegoro secara bertahap. “Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” tegas Ony. (pca)