Lamongan, 3 Nopember 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Perlindungan dan kesejahteraan anggota hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031. Melalui penguatan kebersamaan, pendampingan hukum, pembentukan satuan tugas (Satgas), hingga optimalisasi aset organisasi, KORPRI berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi ASN sekaligus masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031 oleh Wakil Ketua II Dewan KORPRI Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, disaksikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Selasa (3/11) di Ruang Gajah Mada Pemkab Lt.7.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang juga menjabat sebagai Penasihat KORPRI Kabupaten Lamongan berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin solid dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, KORPRI merupakan rumah besar bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang harus menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus mengembangkan potensi setiap anggotanya.
“Staf bukan sekadar anak buah, tetapi memiliki potensi yang harus kita bangkitkan bersama. KORPRI adalah rumah besar kita di Kabupaten Lamongan. Karena itu, solidaritas dan sinergi harus terus kita kuatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan pembangunan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menambahkan, transformasi birokrasi melalui digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam menjawab perkembangan zaman. Namun, pemanfaatan teknologi tetap harus diimbangi dengan karakter, integritas, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin responsif dan berkualitas.
Usai mengukuhkan, Wakil Ketua II KORPRI Provinsi Jawa Timur Anom Surahno mengingatkan bahwa tantangan ASN semakin besar seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Ia menitipkan tiga hal penting kepada kepengurusan KORPRI Kabupaten Lamongan. Pertama, KORPRI harus menjadi pemersatu ASN, bukan membangun sekat antarsesama anggota. Kedua, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan etika dan loyalitas kepada negara. Ketiga, KORPRI harus hadir sebagai pelindung sekaligus pendorong kesejahteraan anggotanya.
“Di era digital dan keterbukaan informasi, ASN tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Di sinilah peran KORPRI menjadi vital. Dengan organisasi yang solid, Lamongan dapat menjadi contoh bagaimana ASN bekerja dan memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan Nalikan menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026–2031 akan memperkuat kebersamaan dan inovasi organisasi. Menurutnya, kekuatan KORPRI terletak pada seluruh ASN yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), dengan tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah program telah disiapkan, di antaranya pembentukan Satgas, penguatan perlindungan hukum bagi anggota melalui pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman, perlindungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
Dalam lima tahun ke depan, KORPRI Kabupaten Lamongan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset organisasi, termasuk gedung yang dimiliki. Pengelolaan Gedung Bhinneka melalui kerja sama dengan RSUD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan target pembangunan daerah.(dit)