Surabaya, 12 Nopember 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan meminta seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) terjangkau layanan transportasi publik Trans Jatim pada 2028 melalui penambahan tiga koridor baru pada 2027.
Anggota DPRD Jatim , Cahyo Harjo Prakoso mengatakan tiga koridor yang menjadi prioritas adalah Pasuruan, Madiun Raya, dan Jombang-Mojokerto dengan kebutuhan anggaran masing-masing Rp7 miliar atau total Rp21 miliar.
“Pihaknya memberikan penekanan pada tiga koridor prioritas: Koridor Pasuruan dengan target peluncuran April 2027, Koridor Madiun Raya dengan target peluncuran Oktober 2027, dan Koridor Jombang-Mojokerto dengan target peluncuran pada Hari Pahlawan November 2027,” kata Cahyo saat membacakan pendapat akhir Fraksi Gerindra pada rapat paripurna penetapan Raperda APBD Jawa Timur 2027 di Surabaya, Rabu (11/11/2026)
Ia meminta seluruh kebutuhan pembiayaan tersebut dipastikan masuk dalam APBD Murni 2027 agar rencana perluasan layanan Trans Jatim tidak terkendala persoalan anggaran.
Menurut Cahyo, kajian Koridor Madiun Raya telah rampung sehingga pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti pemenuhan anggarannya. Sedangkan rute Jombang-Mojokerto diharapkan memperluas akses transportasi masyarakat, terutama di kawasan pesantren dan destinasi wisata sejarah.
Khusus Pasuruan, ia meminta pemerintah memperjelas keterkaitan kebutuhan anggaran Rp7 miliar hingga Desember 2027 dengan alokasi Rp7,8 miliar yang telah disampaikan agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Ia juga memberikan catatan terkait, pentingnya kepastian pendanaan bagi Bakorwil Bojonegoro sebagai bagian dari target pemerataan layanan Trans Jatim. Ia meminta gubernur menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perhubungan memastikan kesiapan anggaran, rute, sarana, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, pada rapat paripurna penetapan Raperda APBD Jawa Timur 2027, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi perda. (pca)