More
    BerandaUncategorizedBI Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat GPIPS Wilayah Jawa di Sidoarjo

    BI Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat GPIPS Wilayah Jawa di Sidoarjo

    Penulis

    Tanggal

    Kategori

    Sidoarjo 13 Mei 2026  | Draft Rakyat Newsroom – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi nasional melalui peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa yang digelar di Gudang Perum Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).

    Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, BI bersama Kementerian Dalam Negeri, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), serta pemerintah daerah terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan.

    Menurutnya, penguatan program dilakukan karena inflasi pangan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Pengendalian inflasi sudah kita lakukan bersama di TPIP. Namun tiga tahun lalu kita membentuk GPIP dan kini perlu dilakukan penguatan, terutama karena inflasi pangan harus diperkuat melalui ketersediaan pasokan,” ujar Aida.

    Ia menjelaskan, transformasi dari Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) merupakan bentuk penyempurnaan strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Maka pagi hari ini namanya kita ubah dari GPIP menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera,” ungkapnya.

    Aida menambahkan, program GPIPS sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, energi, dan finansial nasional.

    Dalam implementasinya, GPIPS mengedepankan strategi penguatan empat aspek utama atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

    Peluncuran GPIPS Wilayah Jawa turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Aida menyebut, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran GPIPS 2026 karena memiliki posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Jawa Timur tercatat sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 17,34 persen terhadap produksi nasional atau sekitar 10,57 juta ton.

    Selain menjadi lumbung pangan nasional, Jawa Timur juga memiliki peran penting sebagai pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, distribusi pangan dari Pulau Jawa dapat menjangkau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

    “Posisi geografis ini menjadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga pintu gerbang distribusi pangan bagi jutaan penduduk di kawasan timur Indonesia. Hal ini sangat relevan dalam penguatan kerja sama antardaerah lintas wilayah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aida menerangkan GPIPS memiliki sejumlah penguatan dibanding program sebelumnya. Pertama, penguatan keselarasan program dengan prioritas pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi, distribusi, dan stabilisasi pangan strategis menuju swasembada pangan.

    Kedua, penguatan implementasi program yang lebih konkret dan inklusif melalui pelibatan kelompok tani, pelaku usaha, UMKM, serta BUMD pangan, termasuk penguatan kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah.

    Ketiga, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), termasuk skema business to business (B2B), guna memperkuat efisiensi distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.

    Selain itu, intervensi jangka pendek seperti pasar murah juga terus diperkuat dengan prinsip “tiga tepat”, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, sehingga pengendalian inflasi pangan dapat berjalan lebih efektif.

    GPIPS 2026 sendiri difokuskan pada dua aspek utama, yakni peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Tiga komoditas prioritas nasional yang menjadi fokus pengendalian yakni beras, cabai, dan bawang merah, sementara komoditas tambahan lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

    Sebelumnya, pelaksanaan GPIPS telah dilakukan di wilayah Sumatera. Selanjutnya program tersebut juga akan digelar di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi-Maluku-Papua, serta Kalimantan. (jal)

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini
    Captcha verification failed!
    Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!

    Artikel Terbaru