Surabaya, 7 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Bagi sebagian orang, desil mungkin hanya angka. Sebuah hasil penghitungan data sosial-ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang dianggap membutuhkan perlindungan dan siapa yang dinilai sudah mampu.
Tetapi bagi warga, desil bukan sekadar angka. Ia bisa menentukan akses terhadap kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan berbagai program perlindungan pemerintah.
Karena itu, ketika angka tidak sesuai dengan kenyataan, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi.
Ini menyangkut keadilan.
Berita tentang 3.283 keluhan ketidaksesuaian data desil yang masuk ke Dinas Sosial Kota Surabaya patut menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Surabaya bahkan harus menurunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan bersama jajaran kelurahan. Hasil verifikasi tersebut dapat menjadi dasar pengusulan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat.
Angka 3.283 bukan sekadar jumlah pengaduan.
Di balik setiap keluhan ada kehidupan.
Ada keluarga yang khawatir kehilangan akses kesehatan. Ada orang tua yang cemas terhadap pendidikan anaknya. Ada keluarga yang secara statistik dianggap cukup mampu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal di rumah milik orang tuanya. Rumahnya terlihat cukup layak. Di depan rumah ada sepeda motor. Dari luar, keluarga ini mungkin terlihat baik-baik saja.
Tetapi siapa yang tahu bahwa rumah itu bukan miliknya?
Bahwa penghasilannya tidak tetap?
Bahwa setiap bulan ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan?
Dan bahwa sepeda motor tersebut bukan simbol kemakmuran, melainkan satu-satunya alat untuk bekerja?
Apa yang terlihat belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Di sinilah persoalan desil harus dilihat secara lebih kritis.
Kita tentu tidak boleh menyalahkan petugas pendata. Mereka bekerja berdasarkan indikator dan fakta yang dapat dilihat serta informasi yang tersedia. Persoalannya justru terletak pada bagaimana sistem menerjemahkan fakta-fakta tersebut menjadi kesimpulan tentang kehidupan seseorang.
Sebab manusia tidak hidup dalam tabel.
Rumah bukan selalu tanda kesejahteraan. Kendaraan bukan selalu tanda kekayaan. Penghasilan pada satu waktu bukan selalu menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga.
Kemiskinan hari ini bahkan sering hadir dalam bentuk yang tidak terlihat.
Ia bisa bersembunyi di balik rumah yang layak tetapi bukan milik sendiri. Di balik sepeda motor yang menjadi alat mencari nafkah. Di balik pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak pasti. Di balik keluarga yang tampak mampu tetapi setiap bulan harus berutang agar kebutuhan terpenuhi.
Itulah kerentanan sosial-ekonomi.
Seseorang mungkin belum masuk kategori miskin secara statistik, tetapi sangat mudah jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, sakit, mengalami kecelakaan atau menghadapi kebutuhan pendidikan anak.
Karena itu, negara tidak cukup hanya bertanya:
“Apa yang Anda miliki?”
Negara juga harus bertanya:
“Bagaimana Anda bertahan hidup?”
Pertanyaan kedua inilah yang sering tidak tertangkap oleh angka.
Karena itu, langkah Dinsos Surabaya melakukan verifikasi lapangan patut diapresiasi. Verifikasi menunjukkan bahwa data harus terbuka terhadap kenyataan. Data bukan kitab suci. Data bisa keliru, sementara kehidupan masyarakat terus berubah.
Namun verifikasi jangan berhenti sebagai respons setelah warga mengadu.
Harus ada mekanisme koreksi yang mudah, cepat dan manusiawi.
RT/RW, kelurahan, pendamping sosial dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki pengetahuan sosial yang sangat berharga. Mereka mengetahui perubahan kehidupan warganya: siapa yang kehilangan pekerjaan, siapa yang sakit, siapa yang menanggung keluarga besar, dan siapa yang tampak memiliki aset tetapi sesungguhnya sangat rentan.
Pengetahuan sosial semacam ini seharusnya menjadi bagian dari kualitas data.
Kita membutuhkan teknologi. Kita membutuhkan integrasi data. Kita membutuhkan sistem digital yang akurat.
Tetapi kita juga membutuhkan kepekaan manusia.
Jangan sampai negara semakin canggih mengolah data, tetapi semakin tumpul memahami kehidupan.
Sebab yang sedang diukur bukan benda.
Yang sedang diukur adalah manusia.
Desil seharusnya menjadi alat bantu, bukan vonis. Ia harus menjadi jendela agar negara dapat melihat masyarakat dengan lebih jelas, bukan tembok yang membuat negara berhenti melihat kenyataan.
Jika angka mengatakan seseorang mampu, tetapi fakta lapangan menunjukkan ia masih rentan, negara harus bersedia melihat kembali.
Jika data mengatakan seseorang tidak membutuhkan bantuan, tetapi kenyataan mengatakan sebaliknya, maka yang harus diperbaiki adalah datanya—bukan kehidupan warganya yang dipaksa mengikuti angka.
Desil… oh desil.
Jangan biarkan satu angka menghapus cerita sebuah keluarga.
Jangan biarkan sebuah sepeda motor menjadi alasan seseorang dianggap sejahtera ketika kendaraan itu justru menjadi alat untuk mempertahankan hidup.
Jangan biarkan rumah orang tua dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah memiliki rumah.
Dan jangan biarkan warga harus berulang kali membuktikan bahwa dirinya memang sedang kesulitan hanya karena sistem belum mampu membaca kehidupannya secara utuh.
Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pencatat. Negara harus hadir sebagai pendengar.
Sebab di balik setiap angka ada manusia.
Di balik setiap desil ada keluarga.
Dan di balik 3.283 keluhan itu ada pesan yang sangat sederhana:
data harus membantu negara melihat rakyatnya, bukan membuat negara berhenti melihat rakyatnya.
Pada akhirnya, negara yang baik bukan negara yang tidak pernah salah membaca data.
Negara yang baik adalah negara yang mau turun ke lapangan, mendengar keluhan warganya, mengoreksi datanya, dan memastikan tidak seorang pun kehilangan hak hanya karena kehidupannya gagal dibaca oleh sebuah angka.
Surabaya, 7 September 2026
M. Isa Ansori
Dosen dan Kolumnis