Surabaya, 8 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong transformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat validasi data, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
Upaya tersebut diperkuat Pemprov Jatim melalui kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), serta Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Penguatan Perlinsos Digital dibahas dalam talk show di TVRI Jawa Timur bertema “Perlinsos Digital: Jaring Pengaman Sosial di Era Baru”, Selasa (7/10/2026), yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengatakan digitalisasi perlindungan sosial membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut memastikan bantuan sosial diterima warga yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan adanya digitalisasi, kita sangat mudah untuk membantu meringankan beban tetangga kita ataupun saudara kita. Kami imbau semua yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), mari kita semangati gerakan ‘Peduli Tetangga’ dengan mencatatkan diri kita sebagai agen Perlinsos untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan bansos, sehingga bansos menjadi tepat sasaran,” ujar Novi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui pemanfaatan IKD menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perlindungan sosial. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat membantu mempercepat identifikasi sekaligus pemutakhiran informasi warga yang membutuhkan bantuan.
Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, menekankan pentingnya komitmen kepala daerah hingga tingkat pemerintahan paling bawah dalam mempercepat aktivasi IKD.
Menurutnya, data kependudukan merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, percepatan aktivasi IKD perlu didukung sinergi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat.
“Untuk kepala daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur, harus mempunyai komitmen sampai tataran paling bawah, khususnya melalui Dinas Dukcapil, untuk melakukan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, supaya proses Perlinsos ini bisa berjalan tepat dan cepat untuk memperluas jangkauan calon sasaran penerima manfaat yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial,” jelas Sufi.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, menegaskan bahwa Perlinsos bukan merupakan tujuan akhir dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, perlindungan sosial harus menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara tepat serta berkelanjutan. “Perlinsos ini bukan tujuan akhir untuk penanggulangan kemiskinan, tapi Perlinsos adalah untuk memastikan setiap warga, khususnya warga Jawa Timur dapat dikendalikan lebih cepat, lebih tepat dan didampingi secara berkelanjutan. Harapannya pemerintah bisa hadir secara nyata, adil, inklusif dan merata,” ungkap Kukuh.
Melalui penguatan Perlinsos Digital, Pemprov Jatim mendorong integrasi antara data kependudukan, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian penting agar transformasi perlindungan sosial tidak berhenti pada digitalisasi data, tetapi mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.(yan)