Bojonegoro, 10 Agustus 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat desa.
Salah satunya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di lima desa yang berlangsung di Balai Desa Kepohkidul pada 10—13 Agustus 2026.
Lima desa tersebut meliputi Desa Kepohkidul, Desa Geger, Desa Mabad, Desa Duwel, dan Desa Pejok.
Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta dari masingmasing desa, dengan fasilitator dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur.
Materi yang diberikan mencakup kajian risiko bencana, pemetaan wilayah, kesiapsiagaan, penyusunan rencana kontingensi, serta penguatan kelembagaan.
Pembentukan Destana diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi ancaman bencana sekaligus mengorganisasi sumber daya lokal guna mengurangi risiko bencana.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri, tangguh, dan mampu mengambil langkah awal sebelum bantuan dari luar datang.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menegaskan bahwa bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
Namun, risiko dan dampaknya dapat diminimalkan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan yang baik.
“Bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi bisa dimitigasi,” beber Bupati.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan potensi ancaman bencana yang berbeda. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi potensi bencana di masing-masing wilayah, kemudian menentukan bentuk pelatihan, sistem peringatan dini, serta mekanisme koordinasi yang sesuai.
Bupati mencontohkan sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi di wilayah pedesaan, antara lain angin kencang atau puting beliung, kekeringan, dan kebakaran. Khusus menghadapi musim kemarau, kewaspadaan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan, terutama kebakaran lahan.
“Mitigasinya yang penting. Setiap desa bisa jadi beda. Makanya nanti diinventarisir kira-kira potensinya apa, setelah itu pelatihannya apa, kemudian koordinasinya harus dengan siapa,” tuturnya.
Bupati juga menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang jelas antara pemerintah desa, BPBD, relawan, tenaga medis, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, masyarakat harus mengetahui harus menghubungi siapa ketika terjadi kondisi darurat.
Selain itu, keberadaan kelembagaan Destana di setiap desa dinilai penting agar program tidak berhenti pada pelatihan. Kelembagaan tersebut perlu diperkuat melalui regulasi dan dukungan penganggaran di tingkat desa.
“Pastikan di tiap-tiap desa itu ada kelembagaannya. Jangan sampai nanti tidak ada regulasinya. Setelah itu peran aktif masyarakat harus dibangun,” tandasnya.
Antisipasi Kebakaran di Musim Kemarau
Dalam kesempatan tersebut pula, Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi menyampaikan, bahwa sepanjang Januari hingga Agustus tercatat 234 kejadian, dengan 125 kejadian terjadi pada Juli.
Tren tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan, terutama terhadap kebakaran yang banyak terjadi di lahan.
Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun rumpun bambu secara sembarangan. Jika pembakaran dilakukan, harus dipastikan tetap dalam pengawasan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Destana Dorong Masyarakat Mandiri
Pembentukan Destana diharapkan menghasilkan sejumlah capaian, di antaranya terbentuknya desa tangguh bencana beserta forum atau kepengurusannya, tersusunnya kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana, serta rencana kontingensi atau aksi pengurangan risiko bencana.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, relawan, dan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, serta simulasi kebencanaan. Selain itu, diharapkan tersedia peta risiko, jalur evakuasi, dan titik kumpul di desa.
Bupati menegaskan, tujuan utama pembentukan Destana adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana, Meningkatkan kesiapsiagaan warga: Memastikan masyarakat dan perangkat desa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi potensi bencana di wilayahnya masing-masing.(exo)