Surabaya, 11 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur memperkuat sinergi dengan DPRD Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di daerah. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan PMI semakin responsif dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat.
Pengurus PMI Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (PB) Edi Purwinarto dan anggota pengurus Amin Istighfarin bertemu Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf di Gedung DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Edi menyampaikan berbagai program PMI Jatim yang selama ini mendukung pemerintah, khususnya dalam penanganan kebencanaan. Salah satu fokusnya adalah distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang.
PMI Jatim bersama PMI kabupaten/kota melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air. Sebagian besar lokasi terdampak berada di kawasan dataran tinggi sehingga membutuhkan dukungan armada dan penanganan khusus untuk menjangkau masyarakat. “PMI terus berupaya hadir membantu pemerintah dan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana serta penguatan relawan,” ujar Edi.
Berdasarkan data PMI Jawa Timur, hingga saat ini layanan air bersih telah menjangkau 17 kabupaten, 91 kecamatan, dan 200 desa. Total distribusi mencapai 4.843.120 liter air bersih, dengan penerima manfaat sebanyak 267.139 jiwa. Penyaluran dilakukan menggunakan armada truk tangki air bersih milik PMI Jawa Timur. Selain distribusi air, PMI juga mendorong solusi jangka panjang bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan.
Edi mengatakan, dalam sejumlah kunjungan ke lokasi terdampak, masyarakat kerap mengusulkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air yang lebih berkelanjutan. Untuk mengalirkan air ke permukiman warga, pembangunan jaringan pipanisasi juga menjadi salah satu kebutuhan. Selain penanggulangan bencana, PMI Jatim turut menyampaikan program peningkatan kapasitas sumber daya relawan. Penguatan tersebut diperlukan agar relawan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan. PMI juga melaporkan perkembangan pelayanan Unit Donor Darah (UDD) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darah bagi rumah sakit di Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengapresiasi peran PMI yang dinilainya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan donor darah, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan. “Kami baru menyadari bahwa PMI itu tidak hanya mengurusi masalah darah yang dibutuhkan pasien, tetapi juga urusan kemasyarakatan, terutama bencana-bencana yang terjadi di masyarakat,” kata Musyafak.
Menurutnya, keberadaan dan peran PMI perlu mendapat perhatian karena organisasi tersebut menjadi salah satu mitra pemerintah dalam membantu masyarakat ketika menghadapi persoalan kemanusiaan maupun bencana.
Musyafak menilai kolaborasi antara PMI, DPRD, pemerintah, dan masyarakat perlu terus diperkuat. PMI juga dapat berperan sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi persoalan tertentu, termasuk krisis air bersih saat musim kemarau.
Penguatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar penanganan persoalan kebencanaan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mendorong masyarakat mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana. Melalui sinergi tersebut, PMI Jatim dan DPRD Jawa Timur mendorong pelayanan kemanusiaan yang semakin terarah dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan terpencil dan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. (hjr)