Lumajang 15 April 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa sinkronisasi arah kebijakan pembangunan antara daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu, forum Musrenbang bukan sekadar ruang formal tahunan, melainkan arena strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat, tidak berjalan parsial, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ia menilai, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, hingga pemerataan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis pada data serta kebutuhan wilayah.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral dan terpisah. Harus ada keselarasan visi dan langkah antara kabupaten, provinsi, hingga pusat agar setiap program benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Bunda Indah menekankan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan secara terarah dan terukur. Sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta penguatan UMKM dinilai sebagai pilar penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam perspektifnya, keterlibatan aktif daerah dalam forum perencanaan tingkat provinsi menjadi strategi penting untuk memperjuangkan program prioritas agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap daerah-daerah dengan tantangan geografis dan sosial ekonomi tertentu, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Musrenbang ini harus mampu menjembatani kebutuhan daerah dengan arah kebijakan provinsi. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam forum tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan, guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang kuat dan perencanaan yang matang, diharapkan arah pembangunan Tahun 2027 tidak hanya mampu meningkatkan indikator ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus mempertegas bahwa kolaborasi adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing. (MC Kab. Lumajang)