Jakarta, 24 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Dekranasnda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengikuti gelaran Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (21/9).
Rapat kerja nasional yang dibuka secara resmi oleh Ketua Harian TP PKK Pusat sekaligus Ketua Umum Dekranas, Tri Tito Karnavian, ini dihadiri ratusan Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua TP Posyandu tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota dari seluruh wilayah Indonesia Bagian Barat.
Merespons arahan pusat, Arumi Bachin menegaskan bahwa forum ini menjadi penguat tekad bagi para ketua organisasi di daerah. Ia mengingatkan bahwa peran para pimpinan TP PKK, Dekranasda, maupun TP Posyandu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bukanlah sekadar pemenuhan keinginan pribadi, melainkan amanah undang-undang yang membawa konsekuensi kewajiban.
“Kita diingatkan kembali bahwa landasan landasan dari setiap organisasi ini dan tugas kami itu bukan karena kemauan pimpinan semata, tetapi sudah merupakan amanah dari undang-undang itu sendiri sehingga ada kewajiban,” ungkap Arumi.
Landasan hukum dan regulasi yang kuat disebutnya mewajibkan setiap pengurus untuk mengabdi secara total demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan utamanya dukungan dan kerjasama dari berbagai dinas menjadi fondasi utama agar seluruh program kerja yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Selama saya menjabat di Jawa Timur, support yang luar biasa datang dari jajaran Pemprov. Jadi tidak pernah ngerasa kesusahan,” tutur Arumi.
Lewat forum ini, Arumi juga menuturkan bahwa seluruh perwakilan yang hadir diingatka kembali tentang betapa strategisnya posisi dari PKK, Posyandu, Dekranasda di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, semua support dari pemerintah daerah akan sangat penting yang bisa ditunjukkan dari penyelarasan prioritas programnya dalam RPJMN maupun RPJMD.
Arumi juga turut memuji materi yang dipaparkan dalam rapat kerja tersebut karena dinilai sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek teknis hingga pemenuhan gizi masyarakat. Seluruh paparan dinilai penuh dengan bobot informasi dan substansi yang sangat relevan dengan kebutuhan pembenahan tata kelola daerah.
Bahkan, guna menjaga efektivitas dan fokus pembahasan, pelaksanaan Rapat Penguatan tahun ini dibagi menjadi tiga zona wilayah, yakni Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Langkah ini dinilai sebagai strategi yang sangat tepat mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan kapasitas tempat acara.
“Nah ini luar biasa sih, rapat kerjanya isinya daging semua,” puji Arumi.
Sebagai tindak lanjut, Ketua TP PKK Arumi memastikan bahwa pihaknya akan siap untuk mendukung penuh arahan pemerintah pusat dan menyelaraskannya hingga level daerah. Salah satunya lewat pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan Jambore PKK Jawa Timur yang akan segera digelar dalam waktu dekat.
Hal ini dinilainya penting agar pesan-pesan penguatan kelembagaan dapat tersampaikan secara merata hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Harapannya supaya kinerja kita lebih koordinatif dan juga lebih kompak lagi. Karena banyak dari kabupaten kota yang sebetulnya perlu diberikan pencerahan bukan ketuanya, tapi justru pelaksanaan teknisnya,” terang Arumi.
“Ini jadi upaya penyamaan persepsi tentang bagaimana memposisikan baik TP PKK, Dekranasda hingga TP Posyandu di daa bagian dinas-dinas yang sesuai dengan Nomenklatur daerah masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), sekaligus Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya penguatan sinergi dari TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu.
“Bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi dari ketiganya, namun memperkuat pembagian peran dan kolaborasi,” tegasnya.
Ia mengingatkam bahwa melalui tata kelola yang baik mampu memberikan tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Saya percaya bahwa kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi program yang kuat pula. Sehingga semakin optimal dalam pemberdayaan masyarakat,” pesannya.(her)