Bojonegoro, 22 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur menggelar pendampingan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Satuan Pendidikan.
Acara ini berlangsung di aula Ki Hajar Dewantara lantai 2 kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program BBPMP Jawa Timur guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, menekankan pentingnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN yang sistematis dan terencana. Ia mendorong setiap program dilengkapi mitigasi risiko, tolok ukur keberhasilan yang jelas, serta penyusunan kertas kerja yang matang.
“Monitoring dan evaluasi (monev) harus mampu menggambarkan secara akurat apa yang sedang dan telah terjadi di lapangan. Sistem harus terancang dengan baik sejak awal, termasuk kejelasan kertas kerja dari masing-masing instansi terkait,” tutur Kusnandaka.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menyampaikan dinamika serta tantangan perlindungan anak di satuan pendidikan saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya.
Pendekatan yang digunakan pun perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk dalam mengantisipasi tindak kekerasan berbasis digital (cyberbullying).
“Dulu kita sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satgas Kekerasan. Namun, tantangannya sekarang tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah, termasuk ranah digital. Oleh karena itu, pendampingan di sekolah harus lebih ditingkatkan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi,” imbuhnya.
Kegiatan pendampingan berlangsung hingga sore untuk merancang penyusunan POKJA BSAN. Hadir OPD dan pemangku kepentingan. Di antaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan pengawas, K3S, MKKS, dan Kepala Sekolah SD/SMP di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui workshop dan pembentukan Pokja BSAN ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen menyusun program kerja terpadu guna memastikan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro menjadi tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.(exo)