Surabaya, 16 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pengembangan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan akses layanan yang adil bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Diah Lenggogeni ST MSc selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas pada kegiatan SDGs Connect 11th IAC Meeting and 5th Health Promotion International.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (15/10/2026) di Aula Garuda Mukti, Lantai 5 Kantor Manajemen, Kampus MERR – C Universitas Airlangga (UNAIR). Dalam pemaparannya, Diah menjelaskan bahwa integrasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam perencanaan nasional terus diperkuat.
“SDGs bukan sekadar dokumen tambahan, tetapi menjadi bagian dari cara Indonesia merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek bidang untuk kedepannya,” jelasnya.
Tantangan Pencapaian SDG 3
Meski terdapat kemajuan, perkembangan kualitas kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya tingginya angka kematian ibu pada kelahiran hidup, peningkatan insidensi tuberkulosis (TBC), serta meningkatnya prevalensi obesitas dewasa.
Lebih lanjut, Diah juga menyoroti permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah akses sanitasi dan pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan tidak hanya mengandalkan layanan medis.
“Kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Pendapatan, pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, transportasi, dan lingkungan turut menentukan kondisi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Perkuat Pendekatan One Health
Diah menekankan pentingnya pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang Indonesia dengan target angka harapan hidup 80 tahun pada 2045. “Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan SDGs dan pendekatan One Health ke dalam pendidikan, mendorong riset lintas disiplin, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti,” pungkasnya.(naf)