Lumajang, 30 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Stabilitas harga kebutuhan pokok harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan mendukung kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus menyiapkan program yang lebih terarah untuk 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (29/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027” tersebut, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari penghargaan, tetapi terutama dari manfaatnya bagi masyarakat.
“Penghargaan tentu bukan tujuan utama, tetapi kami meyakini penghargaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja. Tujuan utama kita adalah bagaimana inflasi bisa terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik,” ujar Bunda Indah.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui koordinasi dan sinergi berkelanjutan. Upaya tersebut juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang.
“Kita ingin seluruh OPD bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat. Saya terus berupaya bagaimana perekonomian masyarakat kita semakin baik. Itulah tujuan utama yang ingin kita capai,” tegasnya.
Bunda Indah berharap forum tersebut menjadi ruang evaluasi bagi seluruh OPD untuk menyamakan langkah, menilai pelaksanaan program, dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember serta berharap pendampingan yang diberikan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi dan pembangunan ekonomi daerah.
“Kami memohon arahan dari Bank Indonesia Jember agar kami dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi risiko inflasi, baik yang dipengaruhi faktor eksternal maupun kondisi domestik.
“Upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, salah satunya melalui optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau,” imbuhnya.
Pengendalian inflasi dilaksanakan dengan mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Keempat aspek tersebut menjadi landasan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat.
Melalui evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas TPID, Pemkab Lumajang menyiapkan Quick Wins Tahun 2027 agar program pengendalian inflasi lebih terarah dan terukur. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga. (MC Diskominfo Kab. Lumajang)