Surabaya, 14 Nopember 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menertibkan aktivitas usaha pemilahan sampah di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kamis (12/11/2026). Penertiban dilakukan menyusul aduan warga yang terganggu bau tidak sedap akibat penumpukan sampah basah dan residu hasil pemilahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, aduan masyarakat menjadi dasar petugas melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Hasilnya, ditemukan aktivitas pengelolaan sampah yang tidak memenuhi standar lingkungan dan rata-rata belum dilengkapi perizinan.
“Ini kan pertama ada pengaduan dari warga terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah yang ada di kawasan Keputih Tegal Selatan, di sisi Taman PUPR,” kata Fikser, Sabtu (14/11/2026).
Fikser menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah residu atau sisa pemilahan sampah yang seharusnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), justru ditinggalkan di lokasi. Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.
“Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Sehingga kemudian setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin,” ujarnya.
Fikser menyebutkan, terdapat sekitar 38 persil atau bidang lahan di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 persil diketahui melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Sebelum penertiban, Pemkot Surabaya telah berupaya membangun komunikasi dengan para pengelola melalui dialog dan mediasi. “Ada mediasi ulang tapi kami sampaikan bahwa kita tetap melakukan penertiban karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah,” kata Fikser.
Ia memastikan, DLH dan Satpol PP akan melanjutkan pengawasan setelah proses penertiban rampung. Pemkot juga berencana mengundang pihak paguyuban untuk membahas mekanisme agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan dengan memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.
“Di sini sudah terbentuk paguyuban. Nah, kita akan undang mereka, kita bahas kembali terkait dengan bagaimana mekanisme supaya mereka bisa usaha kembali,” tuturnya.
Menurut Fikser, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pemkot juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset melalui mekanisme sewa bagi paguyuban yang membutuhkan tempat usaha.
“Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, penertiban menyasar persil yang digunakan untuk aktivitas pemilahan sampah tanpa izin dan menimbulkan gangguan lingkungan.
“Jadi di lokasi ini terdapat aktivitas pemilahan sampah yang tidak berizin, sehingga aktivitas itu menimbulkan bau. Karena ada sampah basah dan juga lindi cairan yang keluar dari sampah. Nah, itu menimbulkan bau sehingga warga merasa terganggu,” ujar Irna.
Irna menyebutkan, terdapat 25 bangunan yang dimohonkan DLH untuk ditertibkan. Petugas terlebih dahulu memeriksa setiap bangunan untuk memastikan aktivitas yang berlangsung di masing-masing persil. “Yang dimohonkan ada 25 bangunan dan kita cek masing-masing bangunan yang kedapatan memang dia menumpuk sampah basah itu kita lakukan pengosongan terlebih dahulu,” ujarnya.
Menurut Irna, aktivitas usaha pengepulan sampah untuk sementara masih diperbolehkan beroperasi karena menggunakan lahan pribadi dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sementara bangunan yang digunakan untuk aktivitas pemilahan sampah akan disegel sebagai tanda penghentian kegiatan.
“Untuk pengepul sementara dia tetap diizinkan melakukan, karena itu tempatnya adalah pribadi dan tidak menimbulkan pencemaran. Tapi untuk yang melakukan pemilahan sampah akan dilakukan penyegelan, sebagai tanda penghentian aktivitas,” jelas Irna.
Irna juga menekankan sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk memastikan status kepemilikan masing-masing persil, baik lahan pribadi maupun aset pemerintah. Sosialisasi juga dilakukan agar para pelaku usaha memahami ketentuan serta alasan penertiban. “Itu sudah dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, DLH dan juga Satpol PP. Sudah hampir satu bulan yang lalu,” tegas Irna.
Karena itu, Irna turut mengimbau para pelaku usaha segera mengurus perizinan sesuai ketentuan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan.
“Kepada para pekerja untuk tidak terprovokasi kepada hal-hal yang menimbulkan gangguan trantibum. Pemerintah Kota Surabaya pada hakikatnya melaksanakan penertiban untuk kepentingan seluruh (warga) Kota Surabaya,” pungkasnya. (riz)