Surabaya 16 Juli 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Jika Triwulan I-2026 menyisakan ironi — ekonomi tumbuh, industri bergerak, tetapi mencari kerja tetap sulit — maka Triwulan II-2026 memberi jawaban yang lebih tegas. Data terbaru menunjukkan pasar kerja Indonesia, termasuk Jawa Timur, tidak lagi sekadar “menahan diri” dari merekrut. Sinyal-sinyal ke arah pengurangan tenaga kerja mulai mengeras, dan itu tercermin baik dalam data nasional maupun dalam potret konkret di lapangan Jawa Timur.
1. PMI Manufaktur: Titik Balik dari Ekspansi ke Kontraksi
Sepanjang Triwulan I-2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi, bahkan menguat dari 51,86 menjadi 52,03. Namun arah itu berbalik cepat pada Triwulan II. S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia jatuh ke 46,9 pada Juni 2026, dari 50,0 pada bulan sebelumnya — pelemahan terdalam dalam setahun terakhir dan level terendah sejak Juni 2025.
Dua ekonom yang dimintai pendapat CNN Indonesia menilai pelemahan ini bukan fluktuasi biasa. Penurunan itu merupakan kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir, sehingga mulai membentuk pola, bukan sekadar gejolak bulanan. Tekanan datang dari dua arah sekaligus: permintaan yang melemah — pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dengan laju tercepat dalam setahun, sementara pesanan ekspor mencatat penurunan terdalam sejak Agustus 2021 — berbarengan dengan kenaikan biaya. Inflasi harga bahan baku, yang diperparah pelemahan nilai tukar rupiah, mencapai salah satu level tertinggi sejak survei PMI dimulai pada 2011.
Sumber: CNN Indonesia, “PMI Manufaktur Jatuh, Ekonom Soroti Daya Beli dan Ancaman PHK”, 5 Juli 2026.
Gambar 1. Cuplikan bahan paparan Triwulan II-2026 — ikhtisar empat angka kunci dan tren PMI Manufaktur
Ringkasan visual di atas merangkum dua hal yang dibahas pada bagian ini dan sebelumnya. Panel kiri atas (Ikhtisar) menampilkan empat angka yang menjadi penanda arah Triwulan II-2026: PMI Manufaktur 46,9, total PHK nasional ±43.000 orang s.d. Juni, 5.949 pekerja ter-PHK di Jawa Timur sepanjang 2025, dan potensi PHK massal lebih dari 4.400 pekerja di Jawa Timur untuk 2026. Grafik di bawahnya memperlihatkan secara langsung bagaimana PMI Manufaktur bergerak dari zona ekspansi (51,86 di Triwulan IV-2025, naik ke 52,03 di Triwulan I-2026) menembus ambang 50 dan jatuh ke 46,9 pada Juni 2026 — penurunan tajam yang menjadi titik tolak seluruh analisis pada laporan ini.
2. Dari “Menahan Rekrutmen” ke “Mengurangi”: Data PHK Nasional
Pola ini sejalan dengan yang dikemukakan Analis Senior ISEAI, Ronny P Sasmita: penurunan PMI biasanya diikuti penyesuaian pasar tenaga kerja, tetapi dengan jeda waktu. Perusahaan pada tahap awal menahan rekrutmen, lalu mengurangi jam kerja, dan baru pada tahap lanjut menempuh PHK — terutama bila tekanan meluas ke sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Data PHK nasional dari Kemnaker mengonfirmasi pola bertahap tersebut, sekaligus menunjukkan tanda pembalikan pada Triwulan II:
| Periode 2026 | Jumlah PHK Kumulatif | Catatan |
| Januari–Maret | 8.389 orang | Turun tajam dari 34.211 orang pada periode sama 2025 |
| Januari–April | 15.425 orang | Tren bulanan masih menurun |
| Januari–Mei | 23.470 orang | Turun ~50% dari 46.015 orang pada periode sama 2025; PHK bulanan sempat turun ke 829 orang di Mei |
| Januari–Juni | ±43.000 orang | Lonjakan ±19.500 kasus hanya dalam sebulan — memutus tren perbaikan |
Kepala Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut industri manufaktur diduga menjadi penyumbang terbesar lonjakan PHK Juni 2026, meski rincian sektoral masih didalami. Jawa Barat konsisten menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi secara kumulatif, mencerminkan konsentrasi industri padat karya di sana.
Sumber: Satudata Kemnaker RI (diolah Pusdatik), sebagaimana dilaporkan detikFinance, Tempo, dan Okezone, April–Juli 2026.
3. Potret Jawa Timur: Antara Capaian dan Ancaman
Data internal Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melengkapi gambaran nasional ini dengan konteks regional yang lebih tajam. Sepanjang 2025, Jawa Timur mencatat 5.949 pekerja ter-PHK, menempatkan provinsi ini pada peringkat 5 besar nasional dengan kontribusi sekitar 6,7% dari total kasus PHK di Indonesia.
Yang lebih perlu diwaspadai adalah potensi PHK massal yang sudah teridentifikasi Disnakertrans untuk tahun 2026:
| Perusahaan | Perkiraan Pekerja Terdampak | Pemicu Utama |
| PT Sumber Graha Sejahtera (Jombang) | ±1.300 orang | Pelemahan permintaan ekspor; efisiensi perusahaan |
| PT Pakerin | ±2.500 orang | Permasalahan operasional; persaingan industri |
| PT Jatim Autocomp Indonesia | ±300 orang | Penurunan permintaan; relokasi sebagian unit kerja ke Vietnam |
| PT Surabaya Autocomp Indonesia | ±300 orang | Penurunan permintaan; relokasi sebagian unit kerja ke Vietnam |
Empat perusahaan ini saja berpotensi berdampak pada lebih dari 4.400 pekerja — hampir menyamai jumlah total PHK setahun penuh di 2025. Sektor yang paling rentan menurut pemetaan Disnakertrans adalah kayu dan furnitur, tekstil, alas kaki, komponen otomotif, serta pulp dan kertas — seluruhnya sektor padat karya berorientasi ekspor, persis kelompok yang diperingatkan Ronny P Sasmita pada level nasional.
Penyebabnya berlapis: pelemahan permintaan ekspor, ketidakpastian geopolitik global, kenaikan biaya produksi dan bahan baku, persaingan industri regional, efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, otomatisasi proses produksi, hingga relokasi investasi ke negara lain — sebagaimana terjadi pada dua perusahaan komponen otomotif yang memindahkan sebagian unit kerjanya ke Vietnam. Pola relokasi ini penting dicermati karena menunjukkan tekanan bukan hanya siklikal (mengikuti naik-turun permintaan), tetapi juga struktural (pergeseran basis produksi ke luar negeri).
Disnakertrans mengidentifikasi empat risiko turunan bila potensi PHK massal ini terealisasi: meningkatnya pengangguran terbuka, menurunnya daya beli masyarakat, potensi perselisihan hubungan industrial, dan penurunan produktivitas sektor industri secara keseluruhan — sebuah siklus yang, jika dibiarkan, dapat saling memperkuat satu sama lain.
Sumber: “Perkembangan PHK dan Potensi PHK di Jawa Timur 2025–2026”, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, 2026.
4. Respons Kebijakan: Apa yang Sudah Disiapkan
Di tengah tekanan ini, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur telah menyusun kerangka respons pada tiga lapis:
Pencegahan
- Pembinaan hubungan industrial dan penguatan LKS Tripartit serta Bipartit
- Deteksi dini perusahaan berpotensi PHK dan monitoring perusahaan padat karya
- Pendampingan perusahaan yang mengalami penurunan usaha
Penanganan
- Mediasi perselisihan PHK dan pengawalan pemenuhan hak pekerja
- Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk percepatan akses manfaatnya
- Pembentukan Tim Monitoring Potensi PHK dan optimalisasi mediasi sebelum PHK dilakukan
- Penguatan reskilling dan upskilling, serta perluasan kesempatan kerja melalui job fair dan fasilitasi penempatan
Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Apindo, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan BPJS Ketenagakerjaan
| INTI PESAN Pasar kerja Triwulan II-2026 bergerak dari fase “menahan” ke fase “mengurangi”. PMI Manufaktur yang jatuh ke zona kontraksi terdalam dalam setahun, lonjakan PHK nasional ±19.500 orang hanya dalam sebulan, dan lebih dari 4.400 pekerja Jawa Timur yang berpotensi terdampak PHK massal di sektor padat karya berorientasi ekspor, semuanya menunjuk pada satu arah yang sama: risiko yang sebelumnya bersifat “early warning” kini mulai terkonfirmasi oleh data konkret. |
Penutup: Momentum Kebijakan, Bukan Sekadar Monitoring
Kerangka pencegahan, penanganan, dan kolaborasi yang disusun Disnakertrans sudah tepat arah, tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kecepatan eksekusi. Empat perusahaan yang sudah teridentifikasi berpotensi PHK massal adalah ujian nyata pertama bagi Tim Monitoring Potensi PHK: apakah deteksi dini dan mediasi dapat benar-benar mencegah pemutusan hubungan kerja, atau setidaknya memperlambat dan meredam dampaknya melalui optimalisasi JKP, reskilling, dan penempatan kerja.
Bagi pembuat kebijakan, tantangan Triwulan II-2026 bukan lagi sekadar memahami mengapa lapangan kerja terasa sempit — sebagaimana dibahas pada triwulan sebelumnya — melainkan bagaimana merespons cepat ketika sinyal itu mulai berubah menjadi kasus nyata di lapangan. Relokasi investasi ke Vietnam pada dua perusahaan komponen otomotif Jawa Timur adalah pengingat bahwa sebagian tekanan ini bersifat struktural dan tidak akan hilang hanya dengan menunggu siklus ekonomi membaik. Diperlukan langkah aktif menjaga daya saing biaya, kepastian regulasi, dan produktivitas tenaga kerja agar Jawa Timur tetap menjadi pilihan basis produksi, bukan yang ditinggalkan.
Data adalah peringatan dini. Kebijakan yang lambat merespons mengubah peringatan menjadi kenyataan.
Budi Raharjo — Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember — Mahasiswa Program Doktoral PSDM, Universitas Airlangga