Surabaya, 23 Juni 2023 | Draft Rakyat Newsroom-Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Terpusat Di Jawa Timur Tahun 2023, pelaksanaanya 22 -23 Juni 2023 Di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.
Plt Kepala DP3AK Jatim Restu Novi Widiani saat membuka Bimtek Kamis (22/6/2023) malam mengatakan mengatakan Bimbingan Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di Jawa Timur 2023, dengan tema “Evaluasi Pelayanan Menggunakan SIAK Terpusat Serta Penerapan Identitas Kependudukan Digital Dan Pemanfaatannya Di Jawa Timur”,ujarnya
Restu Novi Widiani menjelaskan Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban serta kewenangan diantaranya pemberian Bimtek, pembinaan, serta sosialisasi dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, untuk itu pada kesempatan ini, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimtek.
Kegiatan Bimbingan Teknik yang kita laksanakan ini, tidak hanya semata-mata dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (para Administrator Database) pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun antara lain juga sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan public, sarana penataan Sistem Administrasi Kependudukan secara nasional yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, serta sarana untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terkini berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini antara lain Menjaga akurasi database kependudukan yang telah terbangun melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan yang teratur, tertib dan tertata secara berkelanjutan dengan berbasis pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Menyediakan data dan informasi skala Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah mengalami perkembangan yang pesat dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT, oleh karena itu, pada kesempatan Bintek kali ini, kita berharap mendapat informasi-informasi tentang perkembangan SIAK Terpusat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan serta pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan publik.
Di Era Digitalisasi ini, pelayanan publik yang konvensional, secara perlahan harus kita tinggalkan dan bergeser dengan pelayanan yang lebih mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh penduduk dimana pun berada, tak terkecuali pada Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring/Online berbasis Teknologi Informasi telah diterapkan secara bertahap di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. BRANDING DUKCAPIL GO DIGITAL dalam mendukung proses bisnis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah menjadi trend dan strategi kebijakan yang perlu dan harus diterapkan dalam mendukung pelayanan publik di era industri 4.0 yang serba digital sehingga penyelenggara pelayanan publik harus mampu merespon terhadap perkembangan zaman.
Inovasi Pelayanan yang saat ini telah diimplementasikan oleh sebagian besar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia seperti Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), pemanfaatan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) serta cetak Dokumen Kependudukan dengan menggunakan kertas 6 putih HVS 80 gram oleh penduduk, merupakan ragam bentuk Inovasi Pelayanan berbasis online yang memudahkan semua pihak, baik penduduk maupun pejabat Dukcapil, karena semua dapat diselesaikan secara online melalui proses digitalisasi. Bapak/Ibu Peserta Bimtek yang saya banggakan, Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diantaranya keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, akuntabilitas, tepat waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkau (Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 4 dan Pasal 15, Point. e ).
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang menjadi standar pelayanan publik yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tak terkecuali pada pelayanan
Administrasi Kependudukan sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, harapan dari pelaksanaan Bintek kali ini disamping untuk meningkatkan akurasi database kependudukan juga mampu mengupas kendala pelayanan di Kabupaten/Kota yang secara teknik mengalami perkembangan dari hari ke hari sekaligus permasalahan-permasalahan yang muncul setiap harinya, baik dari sisi Hardware, Aplikasi serta Jarkomdatnya. (ib)