Surabaya,13 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Menjahit Kepakaran, Mengharmonisasikan Pembangunan, Memartabatkan Kehidupan Warga
Setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk bertahan hidup. Namun, manusia tidak cukup hanya hidup. Ia membutuhkan rasa aman, kesempatan belajar, ruang untuk mengembangkan potensi, serta lingkungan yang memungkinkan dirinya tumbuh dan bermartabat. Dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan manusia bergerak dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan diri, hingga aktualisasi diri.
Persoalannya, seluruh kebutuhan itu tidak mungkin dipenuhi hanya dengan mengandalkan kemampuan individu. Ada lingkungan yang menentukan apakah seseorang dapat hidup layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, merasa aman, dan mengembangkan potensinya. Di sinilah pentingnya ekosistem kehidupan yang tertata, saling terhubung, dan saling menguatkan.
Ekosistem itu bermula dari keluarga, berkembang menjadi lingkungan kampung, lalu meluas ke kota dan kabupaten, provinsi, hingga negara. Semuanya merupakan rumah besar tempat manusia menggantungkan kehidupannya.
Ibarat kendaraan, ekosistem adalah mesin penggerak. Mesin tidak akan bekerja optimal apabila setiap komponennya berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula pembangunan. Jalan yang baik tidak cukup jika akses pekerjaan buruk. Kawasan industri yang tumbuh tidak otomatis menyejahterakan warga jika pendidikan dan keterampilan tenaga kerjanya tertinggal. Pertumbuhan ekonomi juga kehilangan makna apabila kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi dan lingkungan hidup semakin rusak.
Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan angka pertumbuhan. Pembangunan harus mampu menghubungkan berbagai kebutuhan manusia ke dalam satu sistem yang bekerja secara utuh.
Dari cara pandang inilah kita perlu melihat kembali masa depan kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Jawa Timur dan Tantangan Menyatukan Rumah-Rumah Besar
Jawa Timur bukan sekadar wilayah administratif yang terdiri atas 38 kabupaten/kota. Ia adalah sebuah ekosistem besar yang kehidupannya dibentuk oleh keterhubungan antardaerah. Pergerakan tenaga kerja, distribusi pangan, jaringan pendidikan, industri, perdagangan, transportasi, pengelolaan air, sampah, hingga perlindungan sosial tidak berhenti pada batas administratif sebuah kabupaten atau kota.
Keputusan pembangunan di satu daerah dapat membawa dampak bagi daerah lainnya. Kawasan industri membutuhkan tenaga kerja terampil yang mungkin berasal dari kabupaten tetangga. Kota membutuhkan pasokan pangan dari wilayah sekitarnya. Pengelolaan banjir, pencemaran sungai, transportasi, dan sampah juga menuntut kerja bersama lintas wilayah.
Artinya, masa depan Jawa Timur tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan masing-masing kabupaten/kota membangun daerahnya sendiri. Masa depan Jawa Timur ditentukan pula oleh kemampuan seluruh daerah tersebut bergerak secara selaras menuju tujuan pembangunan provinsi.
Di sinilah posisi gubernur menjadi strategis. Gubernur bukan sekadar kepala pemerintahan provinsi, melainkan pengarah, akselerator, dan harmonisator pembangunan antardaerah. Perannya diperlukan untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak berubah menjadi sekat-sekat yang menghambat kepentingan bersama.
Otonomi daerah tetap penting. Ia memberikan ruang bagi bupati dan wali kota untuk berinovasi sesuai karakter, potensi, serta kebutuhan masyarakatnya. Namun, otonomi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan membangun tanpa memperhitungkan keterhubungan dengan daerah lain.
Inovasi daerah harus menjadi kekuatan kolektif, bukan kumpulan agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap kabupaten/kota boleh memiliki prioritas berbeda, tetapi semuanya perlu terhubung dalam satu arah besar: membangun Jawa Timur yang sejahtera, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga terhubung. Tidak hanya menghasilkan kemajuan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan hingga kampung-kampung tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari.
Kepakaran sebagai Jembatan Pembangunan
Lantas, siapa yang dapat membantu menjahit keterhubungan tersebut?
Pemerintah memiliki kewenangan, anggaran, dan instrumen kebijakan. Perguruan tinggi memiliki tradisi keilmuan dan penelitian. Dunia usaha memiliki sumber daya, teknologi, serta kemampuan menggerakkan ekonomi. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebutuhan nyata dan persoalan yang mereka hadapi setiap hari.
Tantangannya adalah mempertemukan semua kekuatan itu agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di sinilah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur memiliki ruang pengabdian yang relevan. ICMI bukan pemerintah dan tidak perlu mengambil alih kewenangan pemerintah. Justru kekuatan ICMI terletak pada kemampuannya mempertemukan kepakaran lintas disiplin, menyusun gagasan berbasis pengetahuan, membangun kolaborasi, serta menawarkan solusi atas persoalan pembangunan.
Pembangunan daerah terlalu kompleks jika hanya diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Persoalan kemiskinan, misalnya, tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Ia berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keterampilan, ketersediaan pekerjaan, akses transportasi, perumahan, dan lingkungan sosial. Begitu pula pembangunan kawasan industri yang harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, kesiapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dibutuhkan cara berpikir yang mampu melihat hubungan antarpersoalan sekaligus menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan.
ICMI Jawa Timur, dengan jejaring cendekiawan, akademisi, profesional, dan praktisi lintas bidang, berpeluang mengambil peran tersebut. Kepakaran tidak semestinya berhenti menjadi diskusi di ruang seminar atau rekomendasi yang tersimpan dalam dokumen. Kepakaran harus hadir di tengah persoalan masyarakat dan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat.
Dari kebutuhan itulah saya mengusulkan sebuah gagasan: ICMI CityLab, laboratorium kepakaran untuk merancang masa depan kabupaten/kota di Jawa Timur.
ICMI CityLab: Dari Gagasan Menjadi Gerakan Pembangunan
ICMI CityLab bukan sekadar nama program atau forum diskusi pembangunan perkotaan. Ia merupakan gagasan untuk membangun mekanisme kerja kolaboratif yang mempertemukan kepakaran, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam merancang serta mengevaluasi pembangunan daerah.
Kata City dalam ICMI CityLab tidak harus dimaknai sebatas kota. Konsep ini juga mencakup kabupaten, kawasan perdesaan, wilayah pesisir, kawasan industri, dan hubungan antardaerah. Sebab, masa depan Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh kemajuan kota-kotanya, tetapi juga oleh kekuatan kabupaten, desa, dan jaringan ekonomi yang menghubungkan semuanya.
Setidaknya ada lima agenda utama yang dapat dikembangkan melalui ICMI CityLab.
Pertama, menyusun peta kebutuhan dan potensi daerah.
Setiap kabupaten/kota membutuhkan gambaran yang utuh mengenai kondisi masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, kebutuhan hunian, kesempatan kerja, daya dukung lingkungan, serta potensi ekonomi lokal. Peta tersebut perlu memanfaatkan data resmi, penelitian, dan pengetahuan warga agar pembangunan tidak bertumpu pada asumsi atau kepentingan sesaat.
Kedua, merancang cetak biru kabupaten/kota masa depan.
ICMI CityLab dapat membantu pemerintah daerah menyusun visi pembangunan jangka panjang yang menghubungkan tata ruang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, lingkungan, dan kualitas hidup warga. Rancangan ini harus selaras dengan dokumen perencanaan resmi, termasuk RPJPD dan RPJMD, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Cetak biru tersebut bukan untuk menyeragamkan semua daerah. Sebaliknya, setiap kabupaten/kota perlu tumbuh berdasarkan karakter dan keunggulannya, tetapi tetap berada dalam kerangka pembangunan regional yang saling mendukung.
Ketiga, membangun agenda kolaborasi lintas kabupaten/kota.
ICMI CityLab dapat mengidentifikasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, kemudian menawarkan model kerja sama yang konkret. Misalnya, penguatan rantai pasok pangan, pengembangan kawasan ekonomi, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, transportasi regional, pendidikan vokasi, serta penyediaan tenaga kerja terampil.
Kerja sama tersebut perlu memiliki pembagian peran, target, pembiayaan, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, harmonisasi pembangunan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi menjadi kerja bersama yang dapat dievaluasi.
Keempat, menguji inovasi kebijakan melalui proyek percontohan.
ICMI CityLab dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menguji solusi sebelum diterapkan lebih luas. Satu atau dua persoalan prioritas dipilih berdasarkan urgensi, kesiapan pemerintah daerah, manfaat bagi masyarakat, dan peluang replikasi.
Hasilnya diukur secara terbuka: apakah kemiskinan berkurang, akses pelayanan membaik, kesempatan kerja bertambah, lingkungan lebih sehat, atau pengeluaran masyarakat dapat ditekan? Jika berhasil, model tersebut dapat dikembangkan di daerah lain. Jika belum berhasil, pendekatannya diperbaiki berdasarkan bukti.
Kelima, membangun sistem pemantauan pembangunan berbasis hasil.
ICMI CityLab dapat menyusun dasbor indikator bersama yang membantu pemerintah provinsi melihat kemajuan pembangunan antardaerah secara lebih utuh. Indikatornya tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran, tetapi juga keterjangkauan kebutuhan dasar, kualitas pelayanan publik, pemerataan kesempatan, kualitas lingkungan, dan kepuasan warga.
Dengan pendekatan ini, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya proyek yang diselesaikan, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dari Kebutuhan Dasar Menuju Martabat Manusia
Pada akhirnya, seluruh gagasan pembangunan harus kembali kepada manusia.
Kabupaten/kota masa depan bukan hanya daerah dengan gedung yang tinggi, jalan yang lebar, investasi yang besar, atau kawasan industri yang berkembang. Daerah masa depan adalah tempat warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, memperoleh pendidikan bermutu, mengakses pelayanan kesehatan, tinggal di lingkungan yang aman, mendapatkan pekerjaan yang bermartabat, dan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dirinya.
Karena itu, ICMI CityLab harus menempatkan kesejahteraan warga sebagai ukuran utama. Sandang, pangan, dan papan bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan bagian dari tanggung jawab pembangunan. Rasa aman, kesempatan belajar, dan aktualisasi diri juga tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati kelompok tertentu.
Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang memperluas kesempatan manusia untuk hidup lebih baik.
Saya membayangkan ICMI CityLab menjadi ruang tempat kepakaran bertemu dengan kenyataan. Para ahli tidak hanya membicarakan teori kota berkelanjutan, tetapi ikut membaca persoalan kampung, mendengar pengalaman warga, memeriksa data, dan menyusun pilihan kebijakan yang masuk akal. Pemerintah tidak hanya menerima rekomendasi, tetapi memperoleh mitra yang membantu merumuskan, menguji, dan mengevaluasi kebijakan. Masyarakat pun tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan bagian dari proses perencanaan dan pengawasan.
Inilah cara ilmu pengetahuan memperoleh makna sosialnya: bukan ketika ia berhenti pada kepintaran, melainkan ketika ia membantu menyelesaikan persoalan kehidupan.
Komitmen ICMI Jatim untuk Masa Depan Jawa Timur
Momentum peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 2026 semestinya tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan pembangunan, tetapi juga kesempatan merumuskan komitmen baru tentang bagaimana Jawa Timur akan dibangun pada masa depan.
Saya mengusulkan agar ICMI Jawa Timur menjadikan ICMI CityLab sebagai salah satu agenda strategis kelembagaan, sekaligus menawarkan kemitraan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperkuat harmonisasi pembangunan kabupaten/kota.
Langkah awalnya dapat berupa pembentukan tim lintas kepakaran, penyusunan kerangka kerja ICMI CityLab, pemetaan persoalan lintas daerah, dan penetapan satu atau dua proyek percontohan bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang bersedia berkolaborasi. Hasilnya kemudian dievaluasi secara terukur sebelum dikembangkan ke wilayah lain.
Tentu, gagasan ini memerlukan dialog, penyelarasan dengan perencanaan pemerintah, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. ICMI membawa kepakaran dan rekomendasi berbasis bukti; pemerintah tetap memegang kewenangan serta tanggung jawab kebijakan; sementara perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaannya.
Gubernur Jawa Timur dapat menjadi penggerak utama harmonisasi tersebut, sedangkan ICMI CityLab berperan sebagai mitra intelektual yang membantu menghubungkan visi provinsi dengan kebutuhan nyata kabupaten/kota.
Sebab, kita tidak sedang membangun 38 rumah besar yang berdiri sendiri-sendiri. Kita sedang membangun satu rumah besar bernama Jawa Timur, yang di dalamnya terdapat 38 kabupaten/kota dengan karakter, potensi, dan persoalan yang berbeda, tetapi masa depan yang saling berkaitan.
Jika setiap rumah tumbuh dengan baik, tetapi tidak terhubung, rumah besar itu akan tetap rapuh. Sebaliknya, ketika setiap daerah berkembang sesuai potensinya, saling menguatkan, dan bergerak menuju tujuan bersama, Jawa Timur memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara adil dan berkelanjutan.
ICMI CityLab adalah tawaran agar kepakaran tidak hanya menjelaskan masa depan, tetapi ikut merancang dan mewujudkannya. Sebuah komitmen bahwa ilmu pengetahuan harus hadir dalam kebijakan, kolaborasi harus melahirkan perubahan, dan pembangunan harus berakhir pada sesuatu yang paling mendasar: kehidupan warga yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan sekadar seberapa maju daerah yang kita bangun, melainkan seberapa baik kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya.
Surabaya, 13 Oktober 2026
M. Isa Ansori
Kolumnis , dosen dan praktisi transaksional analisis serta wakil ketua ICMI Jatim