Surabaya 3 Juni 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan proses pengambilan PIN Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jatim dinilai jauh lebih tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, Sri Untari telah melihat pemantauan pengambilan PIN SPMB di wilayah Malang dan Surabaya di SMAN 2.
Dari hasil monitoring tersebut, ia melihat seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. “Semuanya on the track. Tidak ada antrean panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah,” ujarnya Sri Untari, di kantornya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Sri Untari, salah satu faktor yang membuat layanan lebih lancar adalah penambahan jumlah operator sekolah. Saat ini setiap sekolah memiliki sekitar 10 operator yang bertugas melayani verifikasi dan validasi dokumen peserta.
Dengan jumlah petugas yang lebih banyak, proses pelayanan menjadi lebih cepat sehingga antrean dapat diminimalkan. Pada hari libur, sekolah rata-rata melayani sekitar 100 pendaftar, sedangkan pada hari kerja jumlahnya bisa mencapai 200 pendaftar setiap hari.
“Tahun lalu ada penumpukan karena antreannya tidak ditata seperti sekarang. Sekarang operatornya banyak dan semuanya dari sekolah sendiri,” katanya.
Selain menyoroti kelancaran proses administrasi, Sri Untari juga memberikan perhatian terhadap penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menjadi salah satu komponen dalam sistem SPMB tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa komposisi penilaian pada jalur yang menggunakan TKA terdiri atas 60 persen nilai rapor dan 40 persen hasil TKA. Menurutnya, formulasi tersebut sudah cukup baik untuk mengukur kemampuan akademik siswa.
Namun demikian, ia mengusulkan agar cakupan materi TKA pada masa mendatang diperluas. Tidak hanya Bahasa Indonesia dan Matematika, tetapi juga mencakup Bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, serta ilmu alamiah dasar. “Matematika itu ilmu dasar yang harus dikuasai semua generasi. Tapi ke depan mungkin bisa ditambah pelajaran lain,” ujarnya.
Terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang hanya sekitar 39 persen dari total lulusan SMP di Jawa Timur, Sri Untari meminta masyarakat tidak terpaku pada sekolah negeri semata. Ia menegaskan bahwa sekolah swasta juga memiliki kualitas pendidikan yang baik dan terus didorong pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas.
Menurutnya, DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan telah berkomunikasi dengan berbagai sekolah swasta agar menyediakan program beasiswa maupun keringanan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan agar sekolah swasta yang mampu bisa memberikan beasiswa penuh maupun pengurangan biaya. Sekolah swasta juga bagian penting dari mitra pendidikan,” pungkasnya. (pca)