Surabaya 5 Juni 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota percontohan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang digagas Pemerintah Pusat. Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memperkuat infrastruktur digital hingga tingkat RW dan menyiapkan ribuan agen pendamping bagi masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyatakan, berbagai persiapan telah dilakukan pemkot sebagai tindak lanjut dari program Perlinsos Digital.
“Jadi dalam rangka mempersiapkan Surabaya sebagai percontohan (bersama) 42 kabupaten/kota, infrastruktur kita di Balai RW, mulai jaringan Wi-Fi, jaringan internet sudah kita perkuat,” kata Eddy, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, jaringan internet kini telah tersedia di hampir seluruh RW di Surabaya, termasuk di kantor kelurahan. Fasilitas tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh para agen Perlinsos Digital dalam membantu masyarakat mengakses layanan.
“Insyaallah di setiap RW sudah ada jaringan internet. Termasuk di kantor-kantor kelurahan, karena mereka nanti agen itu selain menggunakan peralatan pribadi tentunya juga akan memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga telah menunjuk lebih dari 12.000 agen pendamping. Belasan ribu agen tersebut terdiri dari ASN Pendamping Kampung Pancasila, ketua RT, ketua RW, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Pemerintah Kota Surabaya sudah menunjuk lebih dari 12.000 agen. Jadi mereka juga kita libatkan di dalam rangka menjadi agen,” jelasnya.
Eddy menuturkan keberadaan agen pendamping diperlukan karena masih banyak warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Utamanya, kelompok lanjut usia yang tidak memiliki perangkat telepon seluler. “Jadi banyak yang sepuh-sepuh (lanjut usia) itu enggak punya perangkat handphone,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Dinkominfo berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung.
Ia menjelaskan, warga yang telah memiliki IKD dapat melakukan pendaftaran Perlinsos Digital secara mandiri. Sementara bagi warga yang belum memiliki perangkat elektronik atau kesulitan mengakses layanan digital, pendaftaran dapat dibantu oleh agen pendamping yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.
“Makanya kami bersama Dinas Sosial, Dispendukcapil, terus koordinasi mengintegrasi prasarana yang dibutuhkan termasuk sumber daya yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan ini,” ungkap dia.
Eddy menerangkan bahwa integrasi lintas perangkat daerah (PD) dilakukan karena sistem Perlinsos Digital berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Jadi untuk PD-nya itu kami (kolaborasi) dari Dinkominfo, Dinas Sosial, sama Dispendukcapil. Karena basic-nya ini adalah IKD,” tutur Eddy.
Eddy pun menyambut positif program Perlinsos Digital karena dinilai dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah kerap menerima keluhan dari warga terkait penentuan penerima bantuan sosial. “Sehingga kemudian warga ada yang menyalahkan Ketua RT-nya, Ketua RW-nya, camat, lurah, bahkan Kepala Dinsos,” ungkapnya.
Karena itu, Eddy berharap, dengan sistem yang terintegrasi melalui pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga, proses verifikasi penerima bantuan sosial ke depan menjadi lebih objektif dan transparan.
“Dengan adanya Perlinsos yang terintegrasi data exchange-nya dengan beberapa kementerian/lembaga, nanti orang yang betul-betul tidak layak, di situ (terdata) tidak layak. Orang yang layak juga akan terdata masuk di situ,” kata Eddy.
Selain itu, Eddy menekankan sistem tersebut juga akan memudahkan pemerintah daerah dalam menjelaskan status kelayakan penerima bantuan kepada masyarakat. Sebab, seluruh data bersumber dari basis data yang terintegrasi secara nasional.
“Jadi ini akan memudahkan atau meringankan kami yang ada di bawah, ketika ada warga yang menyatakan seharusnya saya yang layak, tapi di data exchange-nya ternyata kenyataannya seperti itu,” pungkasnya.(sar)