Surabaya, 14 Nopember 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kualitas pelayanan informasi publik melalui optimalisasi standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam Wawancara Badan Publik Kategori Perangkat Daerah yang diselenggarakan Komisi Informasi Jawa Timur, Jumat (13/11/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam kesempatan itu, Sherlita menjelaskan terkait pertanyaan panelis, yaitu bagaimana pihaknya melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID Kominfo atau Pelaksana, dan PPID Pemprov Jayim atau Utama. Menurutnya pengelolaan informasi publik membutuhkan pembagian alur kerja yang jelas antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana.
PPID Pelaksana alur pengelolaanya berakhir di Kepala Perangkat Daerah, sedangkan PPID Utama pada Sekretaris Daerah. Kejelasan alur tersebut didukung SOP dan teknologi informasi yang memadai untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
Sherlita mengakui, keterbatasan SDM akibat moratorium rekrutmen pegawai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, penguatan sistem kerja dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk menjaga responsivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Selain penguatan internal, Diskominfo Jatim juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menangani permohonan informasi, khususnya terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Koordinasi dilakukan bersama Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Inspektorat agar penanganannya lebih terarah.
Sherlita juga berharap ke depan Diskominfo Jatim memiliki teknologi media monitoring yang lebih memadai serta didukung tim SDM yang solid, tangguh, dan berkualitas.
Wawancara yang diikuti 27 badan publik di lingkungan Pemprov Jatim tersebut menjadi bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik. Dalam tahapan ini, Sherlita mendapat urutan pertama sebagai peserta wawancara.
Melalui penguatan tata kelola, teknologi, dan SDM, Pemprov Jatim terus mendorong pelayanan informasi publik yang semakin transparan, cepat, dan akuntabel. (jal)